Pemprov Diminta Buat PIK

-
PALU, MERCUSUAR-Meski pembahasan APBD 2015 masih lama, Sekretaris Komisi II DPRD Sulteng Zainal Daud, mengingatkan pada Pemprov Sulteng atau tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk menyusun Pagu Indikatif Kabupaten/Kota (PIK).
Permintaan Zainal tersebut didasarkan pada pengalamannya turun ke daerah (reses) awal Maret 2014 ini. Dalam setiap bertemu masyarakat, Zainal ditanya berapa anggaran yang turun dari provinsi untuk Kabupaten Buol dan Tolitoli. “Kami anggota DPRD, sulit untuk menjawab dengan angka yang pas saat ditanya pemerintah kabupaten atau masyarakat, karena dari awal pembahasan tidak ada pagu indikatif per kabupaten. Paling banter yang kami ingat anggaran yang dikelola SKPD yang jadi mitra komisi,” ujar Zainal, usai reses beberapa waktu lalu. PIK lanjut Zainal, penting untuk pembahasan APBD Sulteng, menyangkut berapa besar anggaran yang digelontorkan untuk program-program yang ada di masing-masing kabupaten/kota. “PIK bisa disusun berdasarkan kebutuhan per wilayah dengan memerhatikan beberapa aspek diantaranya luas wilayah, jumlah penduduk dan pewilayahan komoditi. Dengan PIK, kita dan seluruh masyarakat tahu dari awal, berapa pagu untuk Buol, Tolitoli, Palu dan daerah lainnya,” katanya. PIK tersebut kata Zainal akan dijadikan acuan menyusun rencana kerja anggaran (RKA) masing-masing instansi. “Selain rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan kebijakan umum anggaran (KUA), PIK akan mempermudah masing-masing SKPD menyusun program di masing-masing kabupaten/kota,” jelasnya. Selama ini menurut Zainal, pagu hanya terlihat dari sektor pembangunan yang dibiayai APBD seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup dan lain sebagainya. “Saatnya sekarang, dari sisi kewilayahan dimunculkan. Berapa sebenarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi untuk program di masing-masing kabupaten/kota,” imbuhnya. Dengan memperjelas pagu anggaran dan program di kabupaten/kota, diharapkan terbangun harmonisasi manajemen pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota yang berorientasi kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan dan potensi sumber daya masyarakat dengan wilayah, pertumbuhan pembangunan pada seluruh kabupaten/kota dan pendayagunaan potensi atau sumber daya lokal untuk pembangunan. “Akan terbangun sinergitas dan integrasi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya