Pemkab Buol Bagi Tanah untuk Petani

-
PALU, MERCUSUAR- Pemkab Buol mencanangkan program land reform, dengan membagikan tanah untuk petani. Untuk langkah awal, tanah seluas 1000 hektare dibagi untuk 500 kepala keluarga (KK).
Bupati Buol, Amirudin Rauf, yang ditemui belum lama ini mengungkapkan program tersebut merupakan upaya pengentasan kemiskinan di daerahnya. “Saat ini kami memiliki program unggulan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan (PPPK). Pada tahap awal, program tersebut diaplikasikan di Kecamatan Paleleh. Kenapa harus ke petani? Karena penduduk Buol mayoritas bermatapencaharian petani. Olehnya sektor pertanian yang kita dorong untuk menyejahterakan masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Buol. Hitungan kami, untuk petani minimal harus memiliki tanah garapan minimal dua hektare,” turur Dokter Rudi, panggilan Amirudin Rauf. Langkah tersebut menurut Dokter Rudi sangat pro rakyat, ketimbang memberikan izin pengelolaan lahan puluhan ribu hektare untuk investor bidang perkebunan. “Kita ubah cara pandang pemerintah. Kenapa begitu mudah memberikan tanah untuk pengusaha, sedang untuk rakyat tidak? Kalau tanah kita berikan pada pengusaha, lama-lama tanah untuk rakyat habis. Selama saya menjabat, sudah tiga permohonan perusahaan besar perkebunan saya tolak. Sekarang petani yang kita bantu. Tahap awal jumlahnya 500 KK. Jika pogram ini berhasil, dalam waktu dekat kita bisa entaskan kemiskinan sekira dua ribu orang dengan asumsi satu KK empat anggota keluarga,” jelasnya. Selain lahan seluas dua hektare, setiap KK juga dibantu bantuan bibit, sarana prasarana produksi (saprodi) dan pendampingan serta bantuan biaya hidup hingga panen tiba. “Saya optimistis, program ini berhasil, sebab kita sudah menyiapkan pendamping, kebun contoh dan kita berani membagikan lahan,” terangnya. Ditingkat pemasaran, kata Amirudin, Pemkab pun telah menyiapkan pasar yang jelas bagi para petani jagung di Buol. Selain itu Keputusan Bupati tentang harga patokan jagung terendah telah dikeluarkan, sehingga harga pasaran jagung di daerah tersebut tidak boleh bermain dibawah Rp2000 per kilogramnya. “Kalau pasar bermain, harga jatuh. Pemerintah yang beli hasil pertanian melalui Perusahaan Daerah. Kita siapkan anggaran sekira lima miliar untuk perusahaan daerah. Inilah subsidi pemerintah untuk rakyat,” katanya. Selain land reform, Pemkab Buol dibawah kepemimpinan Bupati Amirudin Rauf dan Wakil Bupati Syamsudin Koloi, tahun 2013 berhasil swasembada beras. “Tahun 2012 produksi petani mencapai 12 ribu ton beras. Sementara kebutuhan masyarakat mencapai kurang lebih 19 ribu ton beras. Ada kekurangan 6000 sampai 7000 ton. Pemkab berupaya mendorong dengan berbagai program, agar produksi meningkat. Bukan hanya mencukupi kebutuhan masyarakat tapi juga bisa dijual keluar. Alhamdulillah tahun 2013 produksi kita tercapai sekira 25 ribu ton,” paparnya. Beberapa kegiatan dari program revitalisasi pertanian lanjut Dokter Rudi, diantaranya pembangunan dan peningkatan sarana irigasi pada APBD 2013. Selain itu, Pemkab juga memprogramkan kegiatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan ke kantong-kantong produksi. “Dalam APBD 2013, kami memangkas anggaran perjalanan dinas dari Rp30 miliar menjadi Rp16 miliar. Hasil pangkasan anggaran itu dialihkan ke program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti irigasi dan pembangunan jalan dan jembatan ke kantong produksi. Untuk tahun 2014 ini, kita kembali fokus pembangunan dalam kota,” pungkasnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya