Pengurusan STNK Terindikasi Menyimpang

-
PALU, MERCUSUAR-Pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) terindikasi menyimpang. Miliaran rupiah biaya perngurusan, tidak dibuatkan tanda pembayarannya. Indikasi penyimpangan tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dengan instansi mitra kerja, pekan lalu (17/2/2014). Anggota Komisi II Nadjamuddin Sjah yang diminta Ketua Komisi Yus Mangun untuk memaparkan hasil RDP mengatakan, selama ini biaya pengurusan STNK di Samsat Palu membengkak tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selama ini biaya pendaftaran atau perpanjangan STNK dipungut Rp125 ribu per unit untuk kendaraan roda empat dan Rp75 ribu untuk kendaraan roda dua. Berdasarkan PP No. 50 tahun 2010, biaya pendaftaran atau perpanjangan STNK hanya Rp75 ribu untuk roda empat dan Rp50 ribu untuk kendaraan roda dua. “Terdapat selisih limapuluh lima ribu rupiah untuk roda empat dan duapuluh lima ribu untuk kendaraan roda dua,” tutur Nadjamuddin, Senin (24/2/2014). Dugaan penyimpangan lainnya, lanjut Nadjamuddin biaya pengambilan STNK sebesar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu. Biaya lainnya, penggesekan nomor chasis dan nomor mesin sebesar Rp15 ribu hingga Rp25 ribu. “Dalam PP No. 50 tidak ada biaya gesek chasis dan biaya pengambilan tanda nomor kendaraan. Biaya yang ada hanya pendaftaran atau perpanjangan STNK. Anehnya, ketia item pembiayaan tersebut tidak tercantum dalam STNK. Malah masyarakat yang mengurus tidak mendapat kuitansi atau bukti pembiayaan itu. Ini yang menjadi sorotan masyarakat dan masuk ke Komisi II,” katanya. Menurut Nadjamuddin, apapun bentuk pembiayaan yang dipungut dari masyarakat harus ada tanda buktinya. Dengan tanda bukti, mudah untuk dilacak aturan hukumnya dan perhitungan pendapatan yang masuk kas daerah. “Tanpa bukti, rawan penyimpangan. Kita tidak tahu berapa jumlah sebenarnya yang dipungut dari masyarakat berdasar jumlah kendaraan dan berapa yang harusnya masuk ke kas daerah,” jelasnya. Berdasarkan penjelasan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang hadir RDP malam itu, jumlah kendaraan di Sulteng yang terdata adalah 57.557 unit kendaraan roda empat dan 513.685 unit kendaraan roda dua. “Biaya pengurusan STNK, menurut Dispenda menjadi kewenangan kepolisian. Dispenda hanya menangani pajak kendaraan bermotor dan Jasa Raharja menangani dana kecelakaan, karena Samsat tergabung didalamnya ketiga instansi ini,” paparnya. Mencermati kondisi tersebut, Komisi II memperkirakan jumlah pungutan yang tidak terdeteksi untuk biaya gesek chasis dan mesin Rp863.355.000 dan Rp575.570.000 untuk biaya pengambilan plat nomor 57.557 unit kendaraan roda empat. Sementara untuk kendaraan roda dua, diperkirakan pungutan yang tidak terdeteksi mencapai Rp12.842.125.000. “Jika satu kali kepengurusan STNK untuk masa lima tahun, maka kalau pungutan itu dibagi lima, kurun satu tahun biaya yang tidak terdeteksi mencapai duaratus delapanpuluh tujuh juta tujuhratus delapanpuluh lima ribu rupiah, untuk kendaraan roda empat. Untuk kendaraan roda dua, setahun sekira dua miliar limaratus enampuluh delapan juta empatratus duapuluh lima ribu rupiah,” hitung politisi PKPB itu. Hitungan itu lanjut Nadjamuddin, belum terhitung selisih pendaftaran atau perpanjangan STNK sebagaimana diatur dalam PP No. 50 tahun 2010. “Hitung saja, selisihnya limapuluh lima ribu rupiah untuk roda empat dan dua puluh lima ribu untuk kendaraan roda dua. Berapa itu?” katanya. Melihat perkiraan jumlah dana yang tidak terdeteksi serta ketidakjelasan biaya penerbitan STNK, Komisi II telah mengusulkan pada pimpinan Deprov, agar mengundang Kapolda beserta jajarannya untuk rapat dengar pendapat. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya