HET Elpiji, Subsidi Rakyat untuk Pengusaha

-
KALANGAN agen dan pangkalan elpiji mengusulkan kenaikkan harga eceran tertinggi (HET) pada pemerintah provinsi Sulteng. HET elpiji diusulkan Rp17.000/3Kg atau naik Rp1500 dari HET sementara yang ditetapkan pemerintah, Rp15.500. HET sementara yang ditetapkan pemerintah menurut Asisten II Pemprov Sulteng, Bunga Elim Somba, merupakan angka rasional berdasarkan kondisi daerah. Penetapan HET tersebut diambil setelah melakukan kajian ekonomis dan tidak ada fatwa dari Kementerian Dalam Negeri terkait kondisi Sulteng. Sebelumnya diungkapkan Elim dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng (Rabu, 26/2/2014), Gubernur telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Agustus 2013, agar di Sulteng diberlakukan berbeda dari ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri No. 541/3398/SJ tertanggal 17 September 2009 yang menetapkan HET elpiji Rp12.750. Gubernur mendasarkan permintaan tersebut atas kondisi perekonomian yang telah jauh berbeda antara tahun 2009 dengan tahun 2013. Meski rapat gabungan Komisi I dan III tidak berhasil memutuskan usulan HET ke paripurna DPRD, ada catatan yang cukup menarik dari usulan penaikkan HET elpiji 3 Kg. Hampir semua anggota Deprov peserta rapat mengusulkan agar dilakukan pengkajian secara mendalam atas usulan tersebut, sebelum ditetapkan. Sekretaris Komisi I, Nawawi Sang Kilat, meminta pemerintah dan asosiasi agen (Hiswana Migas) memberikan alasan rasional atas komponen penetapan HET. Menurut Nawawi, tidak terlalu sulit bagi Deprov memberikan persetujuan HET, sepanjang usulan rasional dan tidak membawa masalah pada rakyat. Hal yang sama juga disuarakan anggota Komisi I Muh Ilham Chandra Ilyas dan Rusli Dg Palabbi. Menurut Rusli, sebelum membicarakan HET elpiji, sebaiknya dibenahi dulu permasalahan distribusi dan konversi minyak tanah ke gas. Saat ini masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan gas karena faktor keamanan. Penyataan Rusli dan Chandra mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Komisi III Erwin Burase dan anggota Komisi III lainnya, Emil Salim Podungge. Dengan nada tinggi, Emil Salim mengingatkan pemerintah, Pertamina dan agen elpiji agar kembali ke semangat Pasal 33 UUD 1945. Keberadaan pemerintah bersama badan usaha yang dikelolanya dimaksudkan untuk menyejahterakan rakyat. Elpiji 3 Kg ditegaskan Emil Salim, sebagai produk bersubsidi. Olehnya HET yang ditetapkan tidak boleh sekadar menguntungkan sekelompok orang dan menjerat rakyat. Emil juga meminta pertanggungjawaban Pertamina atas hilangnya minyak tanah dari pasaran, sementara elpiji belum terdistribusi dengan baik. Hal menarik lainnya, pemerintah dan Hiswana Migas dalam pengusulan HET elpiji sama-sama memasukkan item transportasi sebagai komponen HET. Tak pelak, masuknya item transportasi merupakan bentuk eksploitasi terhadap rakyat kecil pengguna elpiji 3 Kg. Biaya transportasi yang semestinya masuk sebagai risiko bisnis yang seharusnya ditanggung pengusaha dibebankan pada rakyat. Jika dilihat sepintas, item transportasi Rp1.050 terhitung kecil. Namun jika dikalikan dengan konsumsi masyarakat 10 metrikton per hari sebagaimana data yang disampaikan Bagus Sulistiohadi dari Pertamina Palu, maka angkanya bakal mencapai miliaran rupiah dalam kurun satu tahun. Hitungannya sederhana, 10 metrikton perhari untuk elpiji 3 Kg dibebankan transportasi Rp1.050. Artinya perhari pengusaha elpiji akan mendapatkan biaya transportasi sebesar Rp3.500.000 dari elpiji yang terpakai masyarakat. Dalam jangka satu bulan, pengusaha akan mendapatkan ‘subsidi’ biaya transportasi dari masyarakat untuk pengusaha sebesar Rp105.000.000 dan dalam satu tahun Rp1.260.000.000. Bagaimana tidak dikatakan rakyat menyubsidi pengusaha? Dalam penetapan komponen biaya transportasi yang diusulkan Hiswana Migas ke pemerintah, jelas-jelas terdiri dari item seperti bunga bank harga mobil, asuransi mobil, penyusutan harga mobil, penyusutan ban, pemakaian BBM, pelumas, onderdil dan pemeliharaan, biaya STNK dan KIR, gaji sopir dan karnet, uang makan sopir dan karnet serta biaya umum atau over cost, yang kesemuanya itu merupakan biaya operasional yang menjadi beban masyarakat atau rakyat pengguna elpiji. Padahal kalau mau jeli, biaya kesemuanya itu merupakan biaya operasional wajib yang melekat pada setiap kendaraan meski tidak digunakan untuk mengangkut elpiji. Jika demikian, kenapa pemerintah dan Hiswana Migas memasukkan komponen transportasi dalam usulan penetapan HET elpiji 3 Kg? TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya