Batalkan Pengumuman CPNS K2!

-
PALU, MERCUSUAR-Sekira lima puluhan tenaga honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus seleksi CPNS 2013 menggeruduk DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rabu (19/2/2014). Mereka meminta nama-nama tenaga Honorer K2 yang dinyatakan lulus seleksi CPNS dibatalkan. Menurut mereka, banyak diantara nama-nama yang lolos seleksi berdasarkan pengumuman di situs Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tenaga honorer baru dan terindikasi menabrak aturan. “Untuk memenuhi rasa adil, kalau kami tidak diluluskan sebaiknya yang lain juga dibatalkan. Banyak yang terindikasi main uang dan honorer baru. Kami bisa buktikan itu,” ungkap salah seorang dari mereka. “Itu ada honorer masuk tahun 2010 lulus. Malah dia jarang masuk kantor. Kami yang luncuran dari K1 dan telah mengabdi dari tahun 1994 tidak lulus. Padahal salahsatu yang dipertimbangkan lamanya mengabdi diatas lima tahun,” sambung yang lain. Wakil Ketua Komisi I, Ridwan Yalijama yang menerima aspirasi honorer tersebut menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut dan memperjuangkannya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ridwan juga meminta mereka melengkapi laporan dengan data-data yang valid, sehingga DPRD bisa mengambil langkah yang tepat. Usai bertemu Ridwan, massa honorer bertemu Ketua Komisi II, Yus Mangun. Suasana sempat memanas, karena Yus meminta honorer bersabar dan mengambil hikmah dari kasus tersebut. “Bisa jadi anda akan menjadi orang sukses, tidak melalui PNS,” kata Yus yang langsung disambut bebarapa honorer dengan nada tinggi. Setelah suasana mereda, Yus secara tegas menyatakan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan meminta Pemprov menelusuri dugaan kecurangan dalam penerimaan CPNS melalui jalur Honorer K2. “Jika benar ada yang main uang dan lulus karena melanggar prosedur atau ketentuan, kita akan perjuangkan ini sampai ke Men PAN. Kami akan minta dibatalkan. Dewan berdasarkan aduan tenaga honorer yang tidak lulus, bisa meminta Pemprov menelusuri ini dengan membentuk tim,” ujar Yus. Namun Yus mengingatkan, tuntutan pembatalan seluruh lulusan Honorer K2 sangat sulit dilakukan. Hal yang paling mungkin menurut Yus, membatalkan CPNS Honorer K2 yang terbukti melanggar ketentuan. “Tidak mungkin membatalkan semua. Tapi kalau data ada dan jelas, orang-orang yang terbukti bersalah dan melanggar aturan penerimaan CPNS bisa dibatalkan. Ini yang harus dirunut kembali. Olehnya kami di Dewan minta data itu. Jika mungkin, mana kuitansi atau bukti adanya permainan uang, mana honorer yang baru masuk langsung diluluskan dan lain sebagainya. Sekadar saudara tahu, di Sekretariat Dewan ini ada honorer dari tahun 87 baru lulus,” katanya. Di tengah dialog, Yus Mangun langsung menghubungi Asisten III sebagai Pejabat Kepala Badan Kepegawaian daerah Derry Djanggola. Yus menyampaikan pertanyaan dan kekecewaan honorer yang tidak lulus. Dari balik handphone, Derry menyatakan Pemprov sejauh ini belum bisa mengambil tindakan apapun karena belum menerima salinan kelulusan yang diterbitkan Men PAN. “Itu baru yang ada di internet. Kami belum terima, jadi kami belum bisa jawab apa. Kami masih menunggu pengumuman resmi yang disampaikan secara tertulis. Mungkin dalam waktu dekat ini, kami akan jemput ke Jakarta,” kata Derry. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya