Sengketa Perbatasan, Sulteng Diuntungkan 16 Area Tambang

-
PALU, MERCUSUAR-Sengketa perbatan provinsi Sulteng dengan Sulawesi Tenggara (Sultra), akhirnya tuntas setelah mengantung bertahun-tahun. Kementerian Dalam Negeri memenangkan Sulteng, terhadap daerah yang selama ini diklaim masuk wilayah kedua provinsi. Menurut informasi yang disampaikan Kepala Biro Hukum Pemprov Sulteng Haris Yotolembah pada Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulteng, Yahya R Kibi, keputusan kementerian itu telah resmi. “Secara hukum, wilayah yang secara administratif dipersoalkan dua provinsi, sejak saat ini masuk wilayah Sulteng,” ujar Yahya, Kamis (23/1/2014). Keuntungan yang didapat Sulteng dari kepeutusan tersebut lanjut Yahya, sumberdaya alam yang ada di wilayah perbatasan tersebut dapat dikelola dan memberikan dampak perekonomian bagi Sulteng. “Ada sekira 16 perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah perbatasan Morowali dengan Sultra. Setelah wilayah itu masuk Sulteng, secara otomatis perusahaan yang beroperasi disana pajaknya akan diterima Sulteng,” kata Yahya. Sebagaimana diketahui, tapal batas yang dipersoalkan kedua provinsi adalah patok 14-54, yang oleh Pemprov Sulteng diklaim masuk wilayah Kecamatan Routa Kabupaten Konawe serta Kecamatan Wiwirano dan Kecamatan Langkikima Kabupaten Konawe Utara. Sementara Sulteng mengklaim tapal batas dengan area sekira 86 ribu hektare tersebut masuk wilayah Kabupaten Morowali. Sekretaris Komisi I, Nawawi Sang Kilat, menyatakan agar Pemprov Sulteng segera memproses keputusan Kementerian Dalam Negeri tersebut dengan menindaklajuti perizinan tambang yang ada di sana. “Menurut saya perusahaan tambang tetap beroperasi seperti biasa, cuma perlu penyesuaian perizinan untuk memenuhi asas legalitas, karena secara administratif daerah itu telah masuk Sulteng,” ujar Nawawi. Dampak dari perbaikan perijinan itu lanjut Nawawi, pajak yang dikeluarkan perusahaan tambang di daerah tersebut akan diterima Sulteng dan Kabupaten Morowali. “Ini menyangkut pajak. Nantinya pajak yang diterima akan dibagi dalam bentuk dana bagi hasil untuk daerah penghasil. Kalau selama ini dikucurkan oleh pemerintah pusat ke Sultra, maka dengan putusan itu dan perbaikan perijinan akan disalurkan ke Sulteng. Apalagi setahu saya rata-rata yang beroperasi di sana tambang galian A,” papar Nawawi. Selain soal tambang kata Nawawi, Pemprov Sulteng dan Pemkab Morowali juga harus melakukan pendataan ulang masyarakat yang tinggal di daerah itu. “Bisa saja disana ada penduduknya, yang selama ini secara administratif didata sebagai penduduk Sultra. Perlu pendataan baru, sehingga jelas administrasi kependudukannya. Apakah dia warga yang menetap dan penduduk asli atau sekadar bermukim sebagai pekerja tambang,” sarannya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya