Insentif Pajak Capai Rp18 Miliar

-
PALU, MERCUSUAR-Meski tidak maksimal menjalankan tugasnya, ternyata pelaksana pemungut pajak daerah di Sulteng menikmati insentif miliaran rupiah. Besaran insentif tersebut terungkap dalam paripurna DPRD Sulteng, Senin (6/1/2014). Sekretaris Komisi II DPRD Sulteng, Zainal Daud, mempersoalkan insentif bagi pemungut pajak yang dinilainya terlalu besar. “Perlu ada rekomendasi yang tegas dari DPRD terkait kinerja Dispenda. Tiap tahun ada temuan BPK soal pengelolaan pajak daerah. Kinerja belum optimal, tapi insentifnya mencapai Rp18 miliar,” ujar Zainal.
Menurut Zainal, insentif pemungut pajak bisa diberikan dalam batas atas tiga persen, jika kinerjanya baik. “Temuan BPK menjadi bukti, kalau pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor belum berjalan baik,” imbuhnya. Bukan hanya temuan BPK yang dijadikan landasan Zainal. Politisi PKB tersebut juga menyoroti Dispenda yang tidak pernah memberikan data potensi pajak daerah pada DPRD Sulteng. “Data yang kita minta tidak pernah diberikan. Dispenda sepertinya bekerja ogah-ogahan atau sekadar jalan dalam mengumpul pajak. Seperti tidak kelihatan, bagaimana Dispenda menggali potensi pendapatan daerah,” katanya. Usai paripurna, anggota Komisi II lainnya Taswin Borman membenarkan pernyataan Zainal Daud. Menurut Taswin, insentif pemungut pajak diatur maksimal tiga persen. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan insentif diberikan dibawah tiga persen. “Bisa saja daerah memberikan satu atau satu setengah persen dari pajak yang terkumpul. Tidak harus dengan ambang batas tertinggi tiga persen,” katanya. Seperti diketahui, insentif bagi pemungut pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Peraturan Pemerintah yang diteken Presiden pada 18 Oktober 2010 ini merupakan turunan dari UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan tersebut menjelaskan, instansi yang bakal mendapatkan insentif adalah pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan restribusi, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan negara, sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah, dan tenaga lainnya dan pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi. “Instansi pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (1) dalam PP tersebut. Ayat (3) pasal yang sama mengatakan, Pemerintah akan membayarkan insentif setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Akan tetapi, ayat (4) menyatakan, bila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan. Sumber dana pemberian insentif PDRD didapat dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menjabarkan besaran insentif yang bisa diperoleh PDRD. Besarnya insentif ini paling tinggi 3 persen untuk pemungut pajak di tingkat provinsi dan 5 persen untuk tingkat kabupaten/kota dari rencana penerimaan pajak dan restribusi daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 6 PP No. 69 Tahun 2010. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya