HUT ke-41, PDIP Merahkan Sulteng

-
PALU, MERCUSUAR-Jumat (10/1/2014), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal memerahkan Indonesia. Seluruh jajaran kepengurusan PDIP dari pusat hingga basis terbawah di tingkat desa/kelurahan diwajibkan memasang atribut partai dalam jumlah besar. Program ‘Memerahkan Indonesia’ menurut Ketua DPD PDIP Sulteng, Syafrun Abdullah berkaitan dengan peringatan hari ulang tahun PDIP ke-41 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2014. “Peringatan HUT PDIP ke 41 dilaksanakan selama sebulan pada 10 Januari 2014 sampai 10 Febuari 2014. Tema HUT kali ini Berjuang Untuk Kesejahtraan Rakyat, dengan subtema Bersama PDI Perjuangan Indonesia Hebat. Salahsatu program nasional dari HUT, PDIP akan memerahkan Indonesia dari Aceh sampai Papua dengan atribut partai,” terang Syafrun, Rabu (8/1/2014). Dikatakan Syafrun, untuk Sulteng pihaknya telah menyiapkan 5000 lembar bendera partai untuk masing-masing pengurus di tingkat kabupaten/kota (DPC). “DPD menyiapkan lima ribu lebar bendera per DPC. Masing-masing DPC juga bisa menambah sendiri untuk semaraknya program Memerahkan Indonesia,” jelasnya. Selain memasang atribut partai, HUT juga diperingati dengan kegiatan sosial dan upacara. Upacara rencanya digelar di anjungan Pantai Besusu. “Kegiatan sosial dilaksanakan PAC-PAC di kecamatan seperti khitanan massal. Selain itu, digelar kegiatan lomba olahraga yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing PAC. Malam hari tanggal 10 Januari, DPD PDIP Sulteng juga akan menggelar syukuran dan malam renungan,” katanya.
Upacara dan syukuran lanjut Syafrun, bakal dihadiri seluruh tokoh PDI dan PDIP dan kader Kota Palu, Donggala dan Sigi. HUT ke-41 dinilai Syafrun sebagai masa kebangkitan partai dalam mengemban amanat rakyat. "Pada usia ke- 41 ini saya melihat terang benderang, ada celah bagi partai untuk mewujudkan tanggung jawab masyarakat adil dan makmur. HUT juga dijadikan perekat dan konsolidasi mesin dan kader partai," kata Syafrun. Selama 41 tahun PDIP berrkiprah, Syafrun mengatakan telah berhasil melewati berbagai ujian sejarah. Partai dan kader PDIP mampu mengonsolidasikan diri di bidang penataan struktural maupun ideologi. “HUT kali ini sangat strategis karena bertepatan dengan tahun politik jelang Pemilu. HUT juga jadi refleksi dan momen penting bagi seluruh kader semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Kader harus menyatu dengan masyarakat dan sering melakukan dialog dan tatap muka. Utamanya bagi calon anggota legislatif. Dengan demikian keberadaan PDIP benar-benar dirasakan masyarakat dan bangsa,” ujarnya. Dalam beberapa kesempatan, Syafrun selalu mengingatkan kadernya untuk turun lapangan berdialog dan berkumpul dengan masyarakat. Menurut Syafrun, bukan saatnya lagi kader PDIP kampanye melalui pengerahan massa dan orasi politik. “Dengan turun lapangan, kader bisa bertatap muka dan berdialog langsung dengan masyarakat. Cara ini lebih efektif mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga ketika kader nantinya jadi anggota legislatif, benar-benar memahami kondisi dan permasalahan masyarakat. Ia tahu apa yang akan diperjuangkan di dewan,” papar Syafrun yang juga Wakil Ketua DPRD sulteng ini. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya