DPRD Sulteng Setujui Tomini Raya

-
PALU, MERCUSUAR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyetujui pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Tomini Raya. Persetujuan tersebut tertuang dalam rekomendasi yang ditetapkan dalam rapat paripurna, Rabu (8/1/2014). Keenam fraksi yang ada di DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, PKS dan Tadulako secara bulat menyetujui Tomini Raya mekar dari kabupaten induk Parigi Moutong. Menurut juru bicara Fraksi Tadulako, Taswin Borman, persetujuan DPRD Sulteng atas pemekaran Tomini Raya merupakan sejarah baru bagi Sulteng dan Indonesia. Hanya selang 40 hari setelah menyetujui pemekaran DOB Kabupaten Moutong tanggal 18 November 2013, DPRD kembali menyahuti aspirasi masyarakat yang bermukim di Kecamatan Tinombo, Tinombo Selatan, Palasa, Mepanga dan Tomini. “Fraksi Tadulako menyetujui pemekaran Tomini Raya dan dalam kesempatan ini juga mengusulkan agar pemerintah provinsi membantu anggaran operasional tim pemekaran, karena kerja tim bukan hanya satu dua bulan kedepan. Tim akan bekerja panjang sampai proses penetapan kabupaten oleh pemerintah pusat,” kata Taswin. Hal yang sama dikemukakan juru bicara Fraksi PDIP, Nyoman Slamet. Dikatakan Nyoman, setelah mengkaji secara cermat, tidak alasan menolak pemekaran Tomini Raya. Dikatakan Nyoman, pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah, sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. “Pemekaran dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk. Pembentukan daerah otonom baru dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, yang lebih mampu mengoptimalkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Fraksi PDIP seratus persen mendukung dan menyetujui pemekaran Tomini Raya dari kabupaten induk, Parigi Moutong,” tegas Nyoman. Dalam rekomendasinya, DPRD juga menyebutkan calon ibukota Tomini Raya ditempatkan di Tinombo. Selain itu, DPRD juga meminta pada Gubernur untuk memproses lebih lanjut usulan pemekaran Tomini Raya, sehingga bisa diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI. Poin lainnya, DPRD Sulteng juga merekomendasikan pada pemerintah daerah untuk membantu anggaran pemekaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakil Gubernur Sulteng Sudarto membenarkan jika pemekaran Tomini Raya sudah disetujui karena Gubernur sendiri sudah memberikan rekomendasi. Apalagi Bupati Parmout, H Samsurizal Tombolotutu juga sudah memberikan lampu hijau begitu juga legislatif. “Kami pada intinya tidak mempersulit pemekaran jika sesuai koridor dan persyaratannya lengkap,”jelas Sudarto ditemui usai rapat paripurna. Kabag Anggaran Pemprov Sulteng Rahman L Lugu yang ditemui usai paripurna menyatakan, Pemprov akan memberikan anggaran pembinaan jika DOB Kabupaten Tomini Raya terbentuk dan telah terbit undang-undangnya. “Sesuai aturan, setelah terbentuk baik kabupaten induk maupun provinsi memberikan anggaran pembinaan. Olehnya pada APBD 2014 ini belum ada anggaran untuk itu,” jelasnya. Namun untuk bantuan operasional tim pemekaran kata Rahman, Pemprov bisa membantunya sesuai kemampuan keuangan daerah. “Untuk tim bisa saja, kita lihat dulu proposalnya. Itu tergantung kemampuan keuangan daerah dan kebijakan Bapak Gubernur,” katanya. Sementara Adnan Suleman selaku tokoh masyarakat Moutong sekaligus ketua pemekaran merasa lega karena perjuangan yang telah dilakukan bersama rekan – rekannya tidak sia – sia. “Sejak 2012 dilakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait, semuanya sangat respon dan mendorong terbentuknya pemekaran ini, makanya kami merasa termotivasi dan tak henti – hentinya berdoa agar itu bisa tercapai,” ungkap Adnan.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya