Alat Bukti Cukup, Proyek Bisa Dilanjutkan

-
PALU, MERCUSUAR-Anggota Komisi III DPRD Provinsi, Huisman Brant Toripalu, berpendapat proyek-proyek bermasalah yang ada di Sulteng, pekerjaanya bisa dilanjutkan. Hal itu dikemukakan Brant, sebagai terobosan pemikiran, melihat beberapa proyek terbengkalai akibat tersandung masalah hukum. “Menurut pemikiran saya, proyek tersebut bisa dilanjutkan. Sepanjang penyidik telah memiliki alat bukti cukup dan kuat, maka proyek yang ada bisa dilanjutkan sehingga tidak mubazir dan bermanfaat sebagaimana direncanakan semula,” ujar Brant, kemarin (16/1/2014). “Bangunan sebagai salahsatu alat bukti, setelah disita, dihitung kerugian dan seterusnya sesuai kebutuhan penyidikan bisa dilanjutkan pembangunannya. Alat bukti di era sekarang ini bisa digitalkan sesuai waktu penyidikan atau dengan cara lain, yang penting alat bukti cukup dan kuat. Kalau semua proyek bermasalah atasnama penyidikan atau bermasalah secara hokum tidak dilanjutkan pembangunannya, maka kerugian keuangan daerah semakin besar. Bangunan mubazir dan uang yang terserap cukup besar,” katanya. Berdasarkan catatan Mercusuar, beberapa proyek bermasalah dan terkatung-katung pembangunannya hingga kini adalah Proyek Kolam Renang di eks area STQ Palu, Gedung Wanita (GW) dan Gedung Serbaguna (GSG) Pariwisata. Satu lagi proyek bermasalah yang pembangunannya selesai tidak dimanfaatkan adalah Gedung DPRD Sulteng. Proyek GSG sudah menelan anggaran Rp6,425 miliar. Tahun anggaran 2011 DPRD menyetujui Rp1,2 miliar, namun digunakan hanya Rp963 juta. Jumlah tersebut sama dengan 15 persen dari kontrak induk. Tahun 2012 DPRD kembali meloloskan anggaran sebesar Rp3,8 miliar dan pada anggaran 2013 disetujui sebesar Rp1,6 miliar. Sejauh ini proyek tersebut baru selesai pada tahapan pembangunan struktur dan atap. Rehab GW di Jalan Moh Yamin Palu yang total alokasi anggarannya sekira Rp10,9 miliar telah masuk proses hukum. Hasil perhitungan volume pekerjaan menjadi temuan penyidik, akibat adanya perubahan fisik bangunan hingga rehab tak sesuai perencanaan awal. Temuan itu terdapat pada seluruh tahapan pada tiga tahun anggaran berbeda. Baik rehab tahap pertama tahun 2007 oleh PT Raymond yang alokasi anggarannya Rp2 miliar, tahap dua tahun 2009 oleh PTri Jaya dengan alokasi anggaran Rp5 miliar maupun rehab terakhir tahun 2010 oleh PT Wijaya Karya Semesta yang alokasi anggaran Rp3,9 miliar. Setali tiga uang, proyek kolam renang di area eks lokasi STQ juga mangkrak. Proyek tahun 2004-2006 itu membengkak anggarannya dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 16 miliar. Hasil audit BPKP menyebutkan, terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 500 juta terkait pembangunan itu. Bahkan BPKP menyarankan agar kasus ini diproses hukum, karena pelaksanaannya juga melanggar Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya