Sulteng Tambah Perda Baru

-
PALU, MERCUSUR – Tahun 2014 mendatang, Provinsi Sulteng akan memiliki lima Peraturan Daerah (Perda) baru. Kelima raperda tersebut, telah disetujui seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DRPD) Sulteng pada rapat paripurna, Selasa (19/11/2013), untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Raperda usulan pemerintah itu adalah Raperda Pengelolaan Panas Bumi, Raperda Sungai, Raperda Sumber Daya Air, Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Muh Ilham Chandra Ilyas juru bicara Fraksi PKS, dalam pandangan umumnya mempertanyakan beberapa hal. Pertama, perlu ada kejelasan antara Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan Perda Penanaman Modal yang telah ada. Menurut PKS, perlu kajian kembali terhadap raperda itu, apakah berdiri sendiri atau melakukan revisi terhadap Perda Penanaman Modal, mengingat semangatnya sama. Kedua lanjut Chandra, perlu kejelasan kewenangan antara pemerintak pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait pengelolaan sungai dan sumberdaya air. Khusus raperda yang mengatur tentang Sungai, Chandra merasa perda tersebut haruslah disosialisikan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. “Menyosialiasikan itu wajib secara hukum, masyarakat berhak untuk mengetahui perda tersebut. Begitu juga dengan Reperda Pengelolaan Air. Raperda ini saya anggap penting karena air menyangkut kepentingan orang banyak. Di daerah lain ada yang mudah banjir dan ada yang kekurangan air, sehingga perlu ada aturan yang mengatur agar tidak terjadi ketimpangan dan merugikan masyarakat,”katanya. Juru bicara Fraksi PAN, Asgar Djuhaepa juga menyatakan perlu ketegasan kewenangan penanganan sungai antara pusat dengan daerah, mengingat ada kewenangan pusat melalui balai pengawasan sungai sebagai perpanjangan tangan pusat. Pada satu sisi kewenangan daerah melalui Dinas Sumber Daya Air. “Pemanfaatan sungai oleh pengusaha tambang galian Sirtu, dari sisi ekonomi sangat membanggakan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Usaha tambang galian Sirtu di Kota Palu dan Donggala merupakan primadona bagi pengusaha tambang dan menjadi andalan bagi kemajuan kedua daerah tersebut. Tapi disisi lain akibat penambangan tersebut berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan serta mempengaruhi ekosistem. Pada akhirnya menjadi ancaman bagi masyarakat apabila banjir dan hujan yang terus menerus,” kata Asgar. Asisten I Baharuddin HT yang mewakili Gubenur Sulteng mengatakan, jika segala kekurangan pada raperda akan diperbaiki dan dikaji lebih lanjut bersama tim ahli. Namun berkaitan dengan peluang investasi tentang panas bumi yang ada di Sulteng, Baharudin menilai, jika Sulteng termaksud wilayah dengan produksi tingkat panas yang cukup tinggi, sehingga hal itu cukup menguntungkan dan dimanfaatkan melalui raperda. “Panas bumi yang dimiliki Sulteng, setara dengan 378 Mega Watt itu tentunya sangat besar, namun untuk lebih jelasnya kami masih akan membahas hal itu dengan tim ahli. Tetapi saya sangat bersyukur dengan raperda tersebut, dan saya berharap kedepan implementasinya berjalan dengan lancar,” tandasnya. INT/TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya