RAPBD Sulteng Dinilai Menyimpang

-
PALU, MERCUSUAR-Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sulteng, belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa mata anggaran dinilai menyimpang dari ketentuan. Beberapa anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng menilai, pengantar nota keuangan tahun anggaran 2014 yang dibacakan Wakil Gubernur Sudarto, dalam sidang paripurna (Senin, 2/12/2013) perlu koreksi secara kritis. “Pada awal penyampaian, pemerintah melalui Wagub menyatakan konsisten dengan visi-misi dan peraturan perundang-undangan. Tapi kita lihat, anggaran pendidikan tidak sampai dua puluh persen dan melanggar UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Begitu pula dengan anggaran kesehatan, juga tidak sampai sepuluh persen dan ini melanggar UU Nomor 36 tentang kesehatan. Malah, belanja modal yang mestinya dialokasikan minimal tiga puluh satu persen, hanya sekira empat belas persen. Pertanyaanya, dimana konsistensi terhadap aturan yang ada?” ujar Ketua Komisi III, Asgar Djuhaepa, usai sidang. Diungkapkan Asgar, anggaran bidang pendidikan dialokasikan Rp125,14 miliar dan anggaran kesehatan Rp186,29 miliar. Belanja modal dialokasikan Rp337,30 miliar dari total APBD Rp2,414 triliun. “Bisa saja pemerintah menyatakan anggaran pendidikan melampaui duapuluh persen, dengan alasan ada beberapa item anggaran pendidikan di SKPD di luar dinas pendidikan. Alasan lainnya, ada dana BOS Rp356,6 miliar. Tapi perlu diingat, BOS merupakan kebijakan nasional dan anggaran yang dititip di APBD untuk disalurkan ke sekolah. BOS juga dihitung oleh pemerintah pusat sebagai anggaran pendidikan dalam APBN yang juga dikenakan aturan duapuluh persen,” kata Asgar. Mencermati postur RAPBD seperti itu, fraksi, komisi dan Badan Anggaran menurut Asgar akan melakukan rasionalisasi dan melakukan perhitungan dengan cermat. “Koreksi yang dilakukan dewan dimaksudkan agar anggaran benar-benar lebih mengena pada kebutuhan rakyat dan kepentingan daerah,” imbuhnya. Suara senada juga dilontarkan Sekretaris Komisi I, Nawawi Sang Kilat. Belanja modal dinilai Nawawi jauh dari ketentuan yang ada. “Kalau batas minimal tigapuluh satu persen, terus diplot dua delapan atau dua sembilan masih bisa dinalar. Tapi kalau ploting anggaran hanya separuhnya, tentu perlu koreksi dan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Nanti di pembahasan lebih lanjut hal-hal seperti ini pasti akan menjadi perhatian Badan Anggaran,” katanya. Kritik terhadap postur RAPBD 2014 juga disuarakan Sekretaris Komisi II, Zainal Daud. Zainal menyoroti mata anggaran di beberapa bidang yang dinilainya tidak pro rakyat. Dicontohkan Zainal, anggaran bidang pendidikan diplot Rp125,14 miliar. Dari total anggaran tersebut, belanja modal hanya Rp13,012 miliar. Lucunya kata Zainal, anggaran perjalanan dinas dari pos belanja barang dan jasa lebih tinggi dari belanja modal. Anggaran perjalanan dinas bidang pendidikan mencapai Rp18,209 miliar. “Contoh lain, anggaran untuk urusan wajib bidang kesehatan. Anggaran kesehatan Rp186,29 miliar, untuk belanja modal Rp2,072 miliar dan perjalanan dinas Rp10,845 miliar,” paparnya. Perbedaan menyolok antara belanja modal dengan perjalanan dinas juga Nampak pada anggaran bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan. SKPD pada kelompok bidang ini mendapatkan alokasi anggaran Rp59,422 miliar. Dari total anggaran tersebut, hanya sekira Rp7,26 miliar masuk belanja modal. Sekira Rp18,97 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas. “Kalau dihitung, dari total APBD dua triliun lebih, belanja barang dan jasa mencapai Rp807,3 miliar terbagi untuk belanja barang habis pakai Rp400 juta, perjalanan dinas Rp268 miliar dan konsumsi sekira Rp57 miliar,” ungkap Zainal. Dalam pidato pengantar nota keuangan, Wakil Gubernur Sudarto menyampaikan, pendapatan 2014 ditargetkan Rp2,353 triliun atau mengalami kenaikkan dari APPBD 2013 sebesar Rp223,7 miliar. Tahun 2013 pendapatan sebesar Rp2,129 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp697,4 miliar, dana perimbangan Rp1,29 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp365,77 miliar. Sementara untuk sisi belanja dialokasikan Rp2,414 triliun dengan rincian tidak belanja langsung Rp1,13 triliun dan belanja langsung Rp1,28 triliun. Belanja tidak langsung lanjut Sudarto, digunakan untuk belanja pegawai Rp385,162 miliar, belanja hibah Rp395,204 miliar, belanja bantuan sosial Rp5,5 miliar, belanja bagi hasil untuk provinsi dan kabupaten/kota Rp238,152 miliar, belanja bantuan keuangan untuk kabupaten/kota Rp101,187 miliar dan belanja tidak terduga Rp5 miliar. Belanja langsung sebesar Rp1,28 triliun diplot untuk belanja pegawai Rp139,534 miliar, belanja barang dan jasa Rp807,342 miliar dan belanja modal Rp337,306 miliar.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya