Pungli Marak di Pemda dan Kepolisian

-
PALU, MERCUSUAR-Pelayanan publik di Sulteng belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Masih ada pungutan yang dilakukan beberapa instansi pemerintah, terhadap layanan publik yang dilaksanakan pada masyarakat. Pungutan berupa uang, barang dan jasa. Pungutan tersebut menurut Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dikategorikan sebagai pungutan liar (Pungli). Budi Santoso dari ORI dalam konferensi pers di Baruga DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, mengungkapkan data Pungli di Sulteng didominasi pemerintah daerah dan kepolisian. Dari seluruh aduan yang masuk ke Perwakilan ORI Sulteng, sekira 21 persen berkaitan dengan Pungli. “Sekira lima puluh satu persen Pungli dilakukan oknum di pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Dua puluh persen Pungli di kepolisian. Sisanya di lembaga Negara, kejaksaan dan lain-lain. Secara nasional, Pungli di pemerintah daerah juga merupakan aduan tertinggi. Dari sisi wilayah Jakarta terbesar, tapi dari KTP pelapor justeru Jawa Timur terbesar. Sulteng masih di tengah, peringkat 13 dari 24 daerah yang ada Ombudsman,” papar Budi santoso, Kamis (3/10/2013). Ombudsman lanjut Budi, membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk mengadukan kejanggalan atau dugaan pelanggaran pelayanan publik yang dilakukan pemerintah atau badan publik lainnya. Namun demikian, sejauh ini masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui secara persis Ombudsman. “Ini tantangan bagi kami untuk terus menyosialisasikan keberadaan Ombudsman. Bukan hanya masyarakat yang kurang paham Ombudsman, penyelenggara Negara juga banyak yang kurang mengetahui Ombudsman,” ujarnya. Dicontohkan Budi, saat Ombudsman Yogyakarta melakukan proses penyelesaian aduan masyarakat di Pati Jawa Tengah. Kapolres saat itu tidak mengetahui Ombudsman. “Apa itu Ombudsman? Apa bedanya dengan LSM? Demikian Tanya Kapolres. Setelah kami jelaskan beserta undang-undang yang mengatur Ombudsman dan juga undang-undang pelayanan publik, Kapolres masih belum jelas. Setelah kami sodorkan MoU antara Ombudsman dengan Kapolri, Kapolres langsung merespon dan proaktif terhadap proses penyelesaian laporan masyarakat yang saat itu ditangani Ombudsman,” cerita Budi. Selain Pungli dalam bentuk permintaan uang, barang dan jasa, data ORI juga menyebutkan adanya penundaan berlarut sebesar 18,3 persen, pelaksana layanan publik tidak kompeten sebesar 16,7 persen dan pelayanan tidak sesuai prosedur atau menyimpang sebesar 13,3 persen. Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan ORI Sulteng, Sofyan Farid Lembah, mengungkapkan Pungli terjadi diantaranya pada proses pengurusan perizinan. “Misalnya pengurusan SIM dan STNK. Samsat salahsatu lembaga yang banyak diadukan. Selain itu, soal pelaporan di kepolisian. Banyak yang mengadu ke kami, saat laporan hendak ditarik pelapor dimintai biaya. Masih banyak kasus lain, data lengkapnya ada di kantor. Prinsipnya, kami akan terus berupaya untuk menyelesaikan laporan yang masuk. Dari laporan yang masuk sekira 67 persen telah di proses dan selesai. Sisanya sebagian besar soal pertanahan. Ini memang membutuhkan waktu,” kata Sofyan. Selain soal pertanahan, Sofyan juga berjanji akan menindaklanjuti Pungli yang terjadi di dunia pendidikan. Saat ini ORI sedang menyusun langkah teknis untuk tindaklanjutnya. “Pungli tidak dibolehkan. Tapi ada juga aturan yang membolehkan pungutan. Contohnya SK Mendikbud, tahun 2011 tegas melarang pungutan. Enam bulan kemudian muncul SK baru, boleh dilakukan pungutan di sekolah. Ini dua aturan yang kotradiktif. Tentu Ombudsman harus mencari jalan yang tepat untuk menindaklanjuti laporan pungutan di sekolah,” jelasnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya