PAJAK KENDARAAN KABUR, Pintu Masuk Aparat Hukum!

-
PALU, MERCUSUAR- Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat, menyatakan permasalahan pajak kendaraan bermotor yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan masalah menahun yang tak kunjung selesai. Dikatakan Nawawi, temuan BPK sebanyak 87.926 kendaraan bermotor di Sulteng yang belum membayar PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan nilai total Rp83,25 miliar, telah ia suarakan pada saat menjadi anggota Deprov masa bakti 1999-2004. “Saya telah berulangkali menyuarakan hal ini sejak menjadi anggota dewan yang lalu. Dalam pembahasan APBD 2013, hal ini juga kembali dipertanyakan beberapa anggota Badan Anggaran. Berapa sebenarnya jumlah kendaraan bermotor di Sulteng? Berapa juga potensi pendapatan asli daerah yang bisa diraup dari pajak kendaraan? Kenapa ini selalu dipertanyakan dewan, karena pajak kendaraan merupakan penyumbang terbesar PAD kita,” kata Nawawi, Rabu (30/10/2013). Ditegaskan Nawawi, temuan BPK ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyelenggara pemerintahan, utamanya pengelola keuangan daerah untuk mentransparansikan pengelolaan pajak daerah. “Selama ini dewan minta data tidak ada. Dengan adanya temuan BPK ini, bisa jadi pintu masuk transparansi pengelolaan pajak daerah. Bagi aparat hukum, ini juga bisa dijadikan pintu masuk untuk melakukan penelusuran lebih jauh atau penyelidikan, khususnya uang yang tidak disetor ke kas daerah. Temuan BPK ini bisa jadi alat bukti permulaan,” ulas Nawawi. Selain transparansi dan penelusuran aparat hukum, Nawawi mengaspresiasi kinerja Gubernur Longki Djanggola, yang selalu menindaklajuti temuan BPK. “Saya nilai Gubernur bekerja dengan baik dalam hal tindaklanjut temuan BPK. Semua temuan BPK ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan Gubernur akan menindaklanjuti temuan ini dengan mengevaluasi kinerja instansi teknis, saya kira harus didukung,” ujarnya. Meski menyatakan dukungannya pada langkah yang diambil Gubernur, Nawawi memberi catatan khusus, selama ini tidak ada sinergisitas Inspektorat dengan Deprov. Inspektorat papar Nawawi, tidak pernah menyampaikan laporan pemeriksaan pada Deprov. “Kita punya dua instansi pemeriksa untuk memeriksa pengelolaan keuangan daerah. Satu pemeriksa internal, dalam hal ini Inspektorat dan kedua, pemeriksa eksternal, BPK RI. Selama ini, dewan tidak mengetahui hasil pemeriksaan Inspektorat, termasuk tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR). Padahal tiap tahun dianggarkan untuk kegiatan itu di Inspektorat. Menurut saya ini juga harus jadi catatan Gubernur atas kinerja Inspektorat,” tegas Nawawi. Seperti diketahui, BPK Perwakilan Sulteng menemukan sebanyak 87.926 kendaraan bermotor di Sulteng yang belum membayar PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan nilai total Rp83,25 miliar. Selain itu, penerimaan PKB dan BBNKB senilai Rp1,32 miliar tidak disetorkan. Sehingga, total pajak kendaraan bermotor yang tak jelas alias kabur sekira Rp84,57 M. Temuan tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sulteng atas PKB dan BBNKB tahun anggaran 2012 dan semester I 2013 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng, yang diserahkan kepada Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Senin (28/10/2013). Kepala BPK Perwakilan Sulteng Moh. Bayu Sabartha mengemukakan bahwa ada potensi PKB dari 87.926 unit ranmor dengan nilai minimal Rp83,25 miliar belum terpungut. Selain itu, penerimaan PKB dan BBNKB 53 unit kendaraan bermotor roda empat senilai Rp1,32 miliar tidak disetorkan ke kas daerah. Moh Bayu Sabartha juga mengemukakan bahwa beberapa kelemahan yang ditemukan selama pemeriksaan adalah PKB dan BBNKB yang seharusnya menjadi bagian Pemprov, belum semuanya diterima secara tepat jumlah dan tepat waktu. Karena itu, ia berharap kepada Gubernur Sulteng untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK dalam LHP yang telah diserahkan dalam tempo 60 hari ke depan agar penerimaan daerah bisa lebih optimal. Ronny Setyo menjelaskan, nilai PKB dan BBNKB yang belum terbayar senilai Rp83,25 miliar itu adalah nilai minimal, belum termasuk denda. Sementara itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengemukakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum soal belum diterimanya PKB dan BBNKB Rp83,25 miliar tersebut. Itu terjadi karena kinerja Samsat belum optimal dalam menangani potensi-potensi pendapatan. Karena itu, Gubernur telah meminta Inspektorat Provinsi dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengevaluasi seluruh Kepala UPTD Samsat terutama Kepala Samsat di Kabupaten Morowali, Banggai, Tolitoli dan Kota Palu. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya