Hasil Tes CPNS Tidak Obyektif

-
PALU, MERCUSUAR-Hasil tes CPNS diyakini tidak obyektif. Keyakinan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Ridwan Yalijama. “Dengan jumlah peserta ujian ribuan dan formasi hanya 78, peluang untuk mendapatkan nilai sama sangat besar. Lalu apa yang jadi ukuran panitia di pusat menentukan lolos tidaknya peserta ujian? Kalau nilai sama dan hanya beberapa yang lulus, itu berpeluang menimbulkan masalah. Saya minta nilai ujian diumumkan terbuka beserta metode penentuan kelulusan,” ujar Ridwan, Selasa (12/11/2013). Demikian halnya dengan CPNS Kategori Dua (K2). Peserta yang ikut ujian enam ribu lebih. Pada satu sisi, sampai saat ini formasi yang diterima belum jelas. “Untuk K2, kalau hanya nilai ujian yang dijadikan acuan, itu juga subyektif. Mestinya setelah berkas diterima dan secara adiministrasi lolos verifikasi pemerintah pusat, yang menentukan kelulusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang paling tahu, CPNS bersangkutan bagaimana pengabdiannya dan kompetensinya,” katanya. Lucunya lanjut Ridwan, ujian CPNS menyertakan banyak pihak sebagai pemantau dan pengawas. Seakan-akan ingin menghilangkan kesan ada permainan dalam penerimaan CPNS. “Banyak kelompok masyarakat dan bahkan Ombudsman mengawasi jalannya ujian. Padahal itu bukan Tupoksinya. Permasalahannya menurut saya bukan saat ujian, tapi mekanisme penentuan kelulusan yang tidak obyektif, karena pemerintah daerah tidak dilibatkan. Semua diambil pemerintah pusat,” tegasnya. Berdasarkan penjelasan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng, Suhyar, saat rapat mitra dengan Komisi I beberapa waktu lalu, formasi umum dalam penerimaan CPNS 2013 berjumlah 78. Pendaftar untuk formasi itu mencapai 4.778 orang. Selain itu, pendaftar untuk Honorer K2 dan luncuran K1 yang ikut test mencapai 6.029 orang. Itu belum terhitung K2 kabupaten dan kota yang jumlahnya sekira 30.000 orang. Sementara jumlah pegawai di lingkup Pemprov Sulteng saat ini mencapai 6.455 orang dan kabupaten/kota berjumlah 75.587 orang. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya