Stop Kekerasan Terhadap Perempuan!

-
SETIAP tanggal 22 Desember, seluruh anak bangsa memperingati Hari Ibu. Bagi anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Lusy Shanti, Hari Ibu tidak sekadar diperingati dengan upaca bendera. Baginya, Hari Ibu harus merefleksikan sebuah gerakan penghormatan pada sosok ibu dan kaum perempuan. “Stop kekerasan terhadap perempuan!” tegas ibu tiga anak kelahiran 11 Oktober 1969, saat Mercusuar mewawancarainya seputar Hari Ibu dan kekerasan terhadap perempuan, Jumat (21/12) kemarin.
Bagi Uchi, sapaan Lusy Shanti, ibu merupakan sosok yang menentukan baik dan buruknya sebuah bangsa. “Ibu bukan cuma menginspirasi anak-anaknya dan dijadikan panutan. Ibu juga guru pertama bagi anak-anaknya, ia yang membentuk karakter anak-anaknya. Artinya apa, kalau bangsa ini ingin baik, harus dimulai dari rumah tangga dan ibu memiliki peran sentral disini,” ujarnya. “Saya sangat prihatin, akhir-akhir ini seperti banyak dilansir dalam pemberitaan, kasus kekerasan terhadap perempuan marak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi dimana-mana. KDRT dominan korbannya kaum perempuan dan anak-anak,” imbuhnya. KDRT lanjut Wakil Ketua Komisi II Deprov Sulteng ini, merupakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. “Penelantaran rumah tangga termasuk KDRT. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan.Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami,” katanya Menurut Uchi, kekerasan terhadap perempuan atau KDRT sering terjadi karena masih adanya anggapan masyarakat laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Masyarakat menganggap laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun. “Seringkali KDRT dianggap bukan permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi antara suami istri,” paparnya. Sebagai legislator, Uchi bertekad mendorong pemerintah terus melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. “Butuh program sosialisasi secara berkesinambungan oleh pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan. Pemerintah juga memiliki kewajiban mengadvokasi korban kekerasan. Untuk itu, saya selaku anggota dewan perempuan, akan mendorong ini dan membantu pemerintah, khususnya dalam pembahasan anggaran di dewan,” ungkap Uchi. Bukan hanya pemerintah yang punya tanggungjawab terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Ditegaskan Uchi, masyarakat juga harus bersama-sama memerangi kasus kekerasan terhadap perempuan. “Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT atau kekerasan perempuan di lingkungannya,” tuturnya. Diakui Uchi, masyarakat masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan. Jumlah kasus kekerasan di Sulteng, baik kasus kekerasan terhadap perempuan maupun kasus KDRT, dalam lima tahun terkahir mengalami peningkatan. Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2007 sebanyak 274, tahun 2008 sebanyak 284 kasus, 2009 sebanyak 294 kasus. Kemudian tahun 2010 sebanyak 430 dan 2011 sebanyak 500 kasus. Sementara KDRT tahun 2007 sebanyak 142, tahun 2008 terjadi 226 kasus, 2009 meningkat 315 kasus, 2010 sebanyak 290 dan 2011 sebanyak 379. Tahun 2012 baik kasus kekerasan terhadap perempuan maupun kasus KDRT belum dilaporkan. Sampai Oktober 2012, jajaran PPA Polres Palu telah menerima 201 laporan kasus kekerasan yang melibatkan perempuan, baik itu kasus pemerkosaan, pencabulan, KDRT serta kasus-kasus pidana umum lainnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya