LKPJ GUBERNUR 2012, Indikator Keberhasilan Tidak Jelas

-
PALU, MERCUSUAR-Pemerintahan Longki Djanggola-Sudarto senantiasa menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai kampanye keberhasilan memimpin Sulteng dua tahun terakhir. Namun bagi politisi PPP, Asgar Djuhaepa, pertumbuhan ekonimi Sulteng yang mencapai 9,27 persen tidak menggambarkan kondisi riil ekonomi masyarakat. Keberhasilan yang diungkapkan Gubernur Longki Djanggola dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2012, dinilai Asgar tidak memiliki indikator jelas. “Saya selalu turun lapangan bertemu dengan masyarakat, khususnya di Dapil saya, Donggala dan Sigi. Pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah, tidak berbanding lurus dengan kemiskinan dan kemampuan masyarakat mengembangkan perekonomiannya,” ujar Asgar, belum lama ini. Pertumbuhan ekonomi yang dinilai semu itu, menurut Asgar dipicu sektor pertambangan sebagai penopang tertinggi pertumbuhan ekonomi daerah. “Ada Sembilan sektor yang memengaruhi dan dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi. Namun sesungguhnya hanya tiga sektor yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, yakni sektor pertanian yang didalamnya ada perkebunan, peternakan, kehutanan dan kelautan. Selanjutnya sektor industry pengolahan dan pertambangan. Data yang disajikan pemerintah, sektor pertambangan persentasenya sangat tinggi, mencapai 26,99 persen. Jauh melampaui sektor pertanian 6,19 persen dan industri pengolahan 5,29 persen,” papar Asgar. Sektor pertambangan dan galian kata Asgar, serapannya rendah. Dalam perputaran perekonomian daerah, hasil sektor ini hanya dinikmati segelintir orang. “Berbeda kondisinya jika sektor pertanian yang persentasenya tinggi. Pertumbuhan itu akan dirasakan rakyat, karena sektor pertanian merupakan garapan atau pekerjaan mayoritas masyarakat kita. Demikian pula jika sektor industri olahan diperkuat dan didalamnya melibatkan banyak orang, khususnya industri rumahan,” katanya. Tingginya pertumbuhan sektor pertambangan lanjut Asgar, menunjukkan kegagalan pemerintah menjalankan visi-misinya. Ditegaskan Asgar, visi gubernur adalah mewujudkan Sulteng sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur Indonesia dalam pengembangan agribisnis dan kelautan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing pada tahun 2020. “Harusnya dua tahun sudah mulai Nampak visi tersebut. Visi tersebut telah ditetapkan dalam RPJMD. Masalahnya dua tahun terakhir pemerintahan Longki Sudarto seperti tidak menyentuh sektor pertanian. Padahal visinya jelas, pengembangan agribisnis dan kelautan. Ini malah sektor pertambangan yang tinggi dan sektor pertanian-kelautan rendah,” kritiknya. “Imbasnya, angka kemiskinan yang ditargetkan turun dua persen pertahun tidak tercapai, karena sektor pertanian dan kelautan merupakan penyumbang angka kemiskinan tertinggi. Malah nilai tukar petani (NTP) kita tidak pernah mencapai seratus. Artinya tingkat kesejahteraan petani atau nelayan kita masih rendah. Tahun 2012 angka kemiskinan hanya turun 1,1 persen,” imbuhnya. Selain pertumbuhan ekonomi, Asgar juga mengkritisi peningkatan pendapatan. Dalam kurun 2012, terjadi peningkatan pendapatan dari target Rp1.779.106.687.712 terealisasi Rp1.940.098.217.611. “Terjadi pelampauan Rp160.991.529.899. Namun pencapaian target ini berjalan alamiah, bukan karena terobosan-terobosan gubernur bersama timnya,” kata Asgar. Peningkatan pendapatan lebih dikarenakan naiknya dana perimbangan dari APBN dan pendapatan asli daerah (PAD), yang sumbernya dari tahun ke tahun sama. “Tidak ada sumber pendapatan baru. Semua berjalan alamiah, bukan karena terobosan. Peningkatan PAD masih bertumpu pada pajak kendaraan bermotor dan pajak BBM. Tidak ada upaya serius menggali potensi pendapatan yang lain yang dilakukan pemerintah,” tegas Asgar. Asgar menyarankan, kedepan pemerintah lebih menyeriusi sektor riil untuk memacu pertumbuhan perekonomian daerah dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potesni pendapatan baru.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya