Jamkesprov Tak Dianggarkan, Komitmen Longki Dipertanyakan

-
PALU, MERCUSUAR-Komitmen Pemprov Sulteng dibawah kepemimpinan Longki Djanggola-Sudarto pada pelayanan kesehatan rakyat miskin dipertanyakan. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), tidak menganggarkan tambahan biaya jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov) pada Perubahan APBD 2013.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Mustar Labolo, menilai visi pelayanan kesehatan tidak jelas. Anehnya, peningkatan pelayanan kesehatan menjadi program prioritas pemerintahan Longki-Sudarto dalam penjabaran visi-misinya, yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Tidak ada penambahan Jamkesprov. Padahal sampai Juni 2013, pemerintah telah berhutang Rp109 juta untuk pelayanan kesehatan masyarakat pemegang kartu Jamkesprov,” papar Mustar, Selasa (17/9/2013), usai rapat dengan Dinas Kesehatan dan PT Askes. Berdasarkan penuturan Dinas Kesehatan lanjut Mustar, anggaran tambahan Jamkesprov telah diusulkan sebesar Rp3 miliar. Namun dalam rancangan APBD, anggaran tersebut tidak dicantumkan. “Pada APBD murni tahun 2013, Jamkesprov dianggarkan Rp5 miliar. Anggaran itu separuhnya atau Rp2,5 miliar digunakan untuk menutupi hutang Jamkesprov tahun 2012. Sisa anggaran digunakan untuk pelyanan kesehatan masyarakat miskin, tapi kini telah berhutang kembali Rp109 juta,” jelasnya. Ditekankan Mustar, pelayanan kesehatan merupakan program wajib yang tidak bisa ditawar-tawar. Malah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pemerintah wajib menyediakan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total APBD. “Pelayanan kesehatan wajib dan ini kebutuhan primer bagi masyarakat. Olehnya menurut saya, TAPD harusnya mengusulkan untuk dibahas bersama-sama dengan dewan. Jamkesmas, Jamkesprov dan Jamkesda sangat diharapkan masyarakat, untuk memperoleh layanan kesehatan. Bagi sebagian masyarakat, layanan kesehatan sering tidak terjangkau kalau mengandalkan kemampuan pribadi,” ujar Mustar. Tidak dianggarkannya Jamkesprov lanjut Mustar, dikhawatirkan akan memengaruhi layanan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. “Fraksi kami akan menanyakan ini, semoga dalam pembahasan nanti ada jalan keluarnya,” katanya. Senada dengan Mustar, Ketua Komisi IV dr Ramli Isa Kukuh, meminta Pemprov atau TAPD tidak mengabaikan anggaran Jamkesprov. Menurut Ramli, Jamkesprov merupakan kebutuhan langsung rakyat yang harus diprioritaskan. “Tidak boleh diabaikan. Ini berkaitan dengan hajat hidup rakyat dan kebutuhan langsung,” katanya. Rendahnya anggaran kesehatan Sulteng sebelumnya juga pernah dirilis Kemitraan. Data Kemitraan mengungkapkan, indeks pelayanan pemerintah Pemprov Sulteng berada dibawah rerata indeks nasional. Indeks pelayanan Pemprov Sulteng hanya 5,42 dibawah rerata nasional 5,67. Indeks ini menempatkan Sulteng berada pada peringkat ke-25. Hasil ini menurut Kemitraan, dipengaruhi oleh kinerja di dua Arena (Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi) yang berada di atas rata-rata nasional, sementara dua Arena yang berada di bawah rata-rata nasionalnya adalah Pemerintah 4,98 dari 5,07 dan Birokrasi 4,82 dari 5,78. Pada arena pemerintah, khususnya pada prinsip keadilan dan transparansi tercatat nilai indeksnya rendah dimana masing-masing tercatat 3,24 dan 3,76. Rendahnya indeks pada kedua prinsip ini dipengaruhi oleh masih minimnya anggaran APBD untuk penanganan kemiskinan perkapita yang tercatat hanya Rp.86.048 perorang, Anggaran APBD bidang pendidikan dibagi jumlah siswa sampai jenjang pendidikan 9 tahun tercatat hanya Rp102.249 persiswa dan minimnya anggaran APBD untuk kesehatan yang tercatat hanya Rp 45.643 perorang. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya