Deprov Dukung BNNP Periksa Pejabat

-
PALU, MERCUSUAR-Anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng mendukung rencana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng, melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dan PNS di lingkup Pemprov Sulteng. Sekretaris Komisi IV I Nyoman Slamet, menyatakan tes urine untuk mengetahui penyalahgunaan Narkoba wajib diikuti seluruh pejabat dan PNS. Malah menurut Nyoman, telah keluar keputusan Mendagri untuk hal tersebut. “Bukan cuma PNS di tingkat bawah, tapi seluruh PNS dari eselon tertinggi hingga staf. Begitu juga dengan pejabat daerah, mulai dari kepala daerah hingga anggota DPRD. Saya kira kita semua mendukung langkah-langkah BNN dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba,” ujar Nyoman, kemarin (17/10/2013). Anggota DPRD lainnya, Markus Sattu Paembong, menyarankan BNNP agar melakukan pemeriksaan menyeluruh secara periodik. Pemeriksaan bukan saja dilakukan pada pejabat dan PNS di lingkup Pemprov Sulteng. Markus menyatakan pemeriksaan juga dilakukan pada instansi lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Tes urine yang dilakukan Yonif 711/Raksatama bekerjasama dengan BNNP merupakan contoh bagi instansi lain. “Penyalahgunaan Narkoba bisa dilakukan siapapun, tidak melihat latar belakang profesi dan lembaga. Hemat saya untuk pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkup PNS dan pejabat, perlu juga dilakukan pemeriksaan di semua instansi pemerintah,” kata Markus. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulteng, Kombes Pol Drs Sutarso SH MSi menjanjikan pada tahun 2014 nanti, pihaknya akan melakukan tes urine besar-besaran dengan sasaran pejabat daerah, eselon dan pegawai negeri sipil (PNS). Jumlah alat tes urine yang akan diadakan itu mencapai puluhan ribu. “Tahun 2014 kita akan beli tes urine besar-besaran (untuk) di lingkungan pejabat. Ini yang kendalikan Pak Wagub (wakil gubernur Sulteng, Sudarto),” kata Sutarso saat menjadi tamu redaksi Harian Umum Mercusuar, Sabtu (12/10/2013). Diskusi ini dipandu Litbang Mercusuar, Temu Sutrisno. Sementara untuk tahun ini, sejumlah pihak sudah memberikan contoh pelaksanaan tes urine. Seperti Korem 132 Tadulako, Batalyon Infanteri 711 Raksatama, serta Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) saat pelaksanaan Diklat pra jabatan PNS. Pimpinan SKPD atau kepala dinas juga bisa mendeteksi para anak buahnya. Mereka yang dicurigai pecandu, bisa diwajibkan untuk menjalani tes urine. Gejalanya mudah. Misalnya sering terlambat masuk kantor, mengantuk, mata merah dan selalu tidak menuntaskan pekerjaan. Meskipun tes air seni untuk mengetahui apakah yang bersangkutan pengguna narkoba atau tidak itu adalah program mendesak, namun ia mengaku ini bukan semata-mata alat ampuh untuk menekan laju peredaran dan pengguna narkoba di Sulteng. Sebab itu dibutuhkan kesadaran dari para birokrat terhadap dampak buruk barang haram tersebut. Data terakhir BNN menyebutkan ada 10 ribu jumlah minimal warga Sulteng yang mengaku pernah coba-coba Narkoba, serta 15 ribu jiwa yang rutin konsumsi Narkoba, mulai dari pil koplo sampai sabu. Pengguna terbanyak adalah para pekerja swasta, sisanya ada oknum PNS, TNI/Polri dan pelajar. Sedangkan untuk jaringan pemasok Narkoba di Sulteng, sejauh ini terdeteksi melalui tiga jaringan besar. Yakni Jaringan Medan (Sumatera Utara), jaringan Makassar (Sulawesi Selatan) dan jaringan Malaysia melalui Kalimantan. Jaringan terakhir bekerja melalui jalur laut dengan daerah yang rawan adalah Kabupaten Donggala sampai Tolitoli di Pantai Barat Sulteng. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya