DBH Pertambangan Sulteng, Rp11 Miliar Masih di Kemenkeu

-
PALU, MERCUSUAR-Sekira Rp11 miliar dari dana bagi hasil (DBH) pajak pertambangan yang menjadi jatah Sulteng, sampai saat ini masih tertahan di Kementerian Keuangan. Belum dicairkannya DBH pertambangan itu dikarenakan belum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Asgar Djuhaepa, mengaku telah melakukan konsultasi ke Kementerian Pertambangan, Kementerian Keuangan dan Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan hak Sulteng. “Berdasarkan konsultasi itu diketahui, Semester I lalu Sulteng dapat Rp11 miliar dan telah ditransfer. Semenster II ini kurang lebih sama dan belum ditransfer, karena menunggu terbitnya PMK,” tutur Asgar, Kamis (19/9/2013). Dana Rp11 miliar tersebut ujar Asgar, sudah termasuk bagian untuk pemerintah kabupaten dan kota. “Bagian masing-masing kabupaten dan kota sudah jelas. Morowali salahsatu kabupaten yang menerima bagian terbesar dari kabupaten dan kota yang ada di Sulteng,” jelasnya. Besar kecilnya bagian untuk kabupaten dan kota tutur Asgar, dilihat dari banyaknya perizinan dan perusahaan tambang yang telah beroperasi. “Wajar kalau Morowali saat ini pendapatan dari tambang besar, karena banyak perusahaan tambang beroperasi di Morowali dibanding daerah lain,” katanya. Saat ditanyakan apa langkah yang harus dilakukan Pemprov untuk mempercepat pencairan DBH tambang, menurut Asgar saat ini Pemprov hanya perlu menunggu DBH ditransfer. “PMK sudah dalam rancangan. Jika PMK telah ada, kementerian akan mengundang seluruh daerah untuk memaparkan dana yang menjadi hak daerah, termasuk Sulteng. Saya dapat informasi, tidak lama lagi PMK jadi. DBH tersebut penting untuk Sulteng dan kabupaten/kota, karena masuk dalam pendapatan dan akan ditetapkan dalam struktur APBD. Semoga sebelum pembahasan APBD 2014 selesai, dana tersebut telah masuk,” kata Asgar. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya