BLK Diusulkan Gabung Kemenakertrans

-
PALU, MERCUSUAR-UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Palu yang bernaung dibawah Dinas Nakertrans Sulteng, ingin bernaung dibawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Usulan itu mencuat saat Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng melakukan kunjungan kerja ke BLK, Senin (16/9/2013). Kepala BPL, Ahmad AR Taha, pada rombongan Komisi IV menyampaikan selama ini institusi yang dipimpinnya telah melahirkan banyak tenaga terampil, untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja maupun pengembangan usaha secara mandiri. Namun usaha itu tidak bisa dikembangkan lebih jauh, karena keterbatasan anggaran. “Anggaran kita terbatas. Beda kalau BLK menjadi lembaga vertikal dibawah kementerian. Jika pemerintah provinsi dan dewan menyetujui, BLK bisa dialihkan dibawah kementerian,” ujar Ahmad Taha. Penempatan BLK dibawah kementerian menurut Ahmad Taha, akan menguntungkan Sulteng. “Anggaran bertambah besar dan BLK bisa mengembangkan pelatihan ketrampilan untuk anak-anak Sulteng. Sekadar contoh, kita tidak bisa memenuhi tenaga las yang dibutuhkan Donggi Senoro, karena anak-anak kita tidak punya ketrampilan las yang memenuhi ketentuan. Padahal kita punya instruktur yang bisa mengajar las khusus pipa gas dan bahkan pekerjaan dibawah air. Kita tidak punya anggaran untuk melatih sampai tingkat itu, baru tingkat dasar saja,” tuturnya. Saat ini BLK lanjut Ahmad Taha, telah membuka pelatihan beberapa jurusan diantaranya otomotif, listrik, las, bangunan dan salon kecantikan. “Kita melayani seluruh kabupaten/kota,” terangnya. Usai berdialog dan meninjau pelatihan, Ketua Komisi IV Ramli Isa Kukuh mengatakan, pihaknya akan membicarakan hal tersebut dengan pimpinan. Menurut Ramli usulan tersebut bagus dan berpotensi menguntungkan daerah. “Kita akan kaji lebih lanjut dan laporkan ke pimpinan,” katanya. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV, Mustar Labolo. Menurut Mustar, jika dibawah kementerian, BLK bisa lebih mengoptimalkan kinerjanya karena ditunjang anggaran yang cukup besar. “Sebagai pembanding, BLK Kendari saja tahun ini dapat anggaran sekira Rp45 miliar dari kementerian. Jika pelatihan bisa ditingkatkan, maka yang beruntung anak-anak kita di daerah. Ini bagian dari investasi pengembangan sumberdaya manusia. Secara pribadi saya setuju, tapi semuanya harus sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika usulan ini masuk secara resmi, kami akan bicarakan dengan Gubernur untuk tindaklanjutnya,” ujarnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya