Evaluasi Membengkak Rp560 Juta, Bantuan Dipangkas Rp12 Miliar

-
Plafon anggaran pada Perubahan APBD 2013 mendapat sorotan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Salah satu mata anggaran yang menjadi perhatian adalah pemangkasan anggaran bantuan untuk kabupaten/kota sebesar Rp12,4 miliar dan pembengkakan mata anggaran evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan dari Rp49.124.000 menjadi Rp609.124.000. Sekretaris Komisi II, Zainal Daud, salah satu pihak yang mempertanyakan plafon anggaran tersebut. Menurut Zainal, penambahan dari mata anggaran APBD 2013 sebesar Rp560 juta untuk evaluasi dan monitoring pemerintahan, terlalu besar. Dikatakan Zainal, Deprov perlu mendapatkan penjelasan atau rasionalisasi ‘pembengkakan’ anggaran itu. “Etikanya, dalam pembahasan perubahan anggaran tidak ada penambahan anggaran yang melebihi pagu dari APBD murni. Ini anggaran awalnya Rp49 juta dalam perubahan menjadi Rp609 juta. Penambahannya terlampau besar, sekira lima ratusan juta. Ini perlu dijelaskan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan masyarakat,” kata Zainal, Senin (2/9/2013). Kedua lanjut Zainal, anggaran perbatuan untuk kabupaten/kota diusulkan menjadi Rp55,76 miliar. Terjadi pengurangan Rp12,42 miliar dari plafon yang telah ditetapkan dalam APBD 2013 sebesar Rp68,18 miliar. Pengurangan itu akan berdampak pada struktur APBD masing-masing kabupaten/kota. Hal itu disebabkan, kabupaten/kota telah memasukkan anggaran bantuan provinsi itu dalam APBD 2013. “Masalah muncul jika anggaran itu telah diplot kabupaten/kota untuk kegiatan fisik, yang tendernya telah berjalan. Tentu perubahan itu akan mengganggu struktur APBD dan kegiatan yang telah direncanakan di kabupaten/kota,” ulasnya. Anggaran lainnya yang juga mengalami penurunan adalah belanja hibah. Pada APBD 2013 belanja hibah dianggarkan Rp380,20 miliar dan turun pada plafon perubahan APBD 2013 menjadi Rp340,10 miliar. Belanja hibah mengalami pemangkasan sebesar Rp40 miliar. Perubahan lainnya, belanja pegawai naik dari Rp365,27 miliar pada APBD 2013 menjadi Rp366,09 miliar. Terjadi kenaikan sebesar Rp823,25 juta. Selain belanja pegawai, mata anggaran lain yang juga mengalami kenaikan adalah belanja tak terduga dari Rp3 miliar menjadi Rp5 miliar dan belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota dari Rp203,9 miliar menjadi Rp220,40 miliar. “Bagi hasil naik sekira Rp16 miliar. Tapi angka-angka ini masih plafon sementara. Masih ada kemungkinan berubah dalam pembahasan nanti,” terang Zainal. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya