Anggaran Hilang, Anggota Deprov Berang

-
Satu bulan terakhir, hilangnya pos anggaran yang diusulkan dan ditetapkan oleh anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng bersama pemerintah, menjadi salahsatu isu ‘bisik-bisik’ di internal anggota dewan. Puncaknya, kemarin (Senin, 13/5/2013) beberapa anggota dewan menumpahkan isi hatinya, saat rapat mantra antara Komisi IV dengan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Serangan pertama pada pemerintah dilontarkan Sekretaris Komisi IV I Nyoman Slamet. Politisi muda PDIP ini mempertanyakan beberapa usulan anggota dewan yang telah disetujui dalam pembahasan APBD 2012, tiba-tiba hilang dan tidak terealisir. Imbasnya, masyarakat kecewa dan menilai anggota dewan tidak mampu memperjuangkan aspirasi mereka. “Program-program yang dimasukkan anggota dewan itu bukan maunya anggota dewan. Itu hasil reses dan aspirasi masyarakat. Perlu dibuka secara transparan, kenapa program yang sudah dibahas bersama-sama pemerintah dengan dewan dan disepakati, hilang dan tidak terealisasi. Contohnya program bantuan untuk sekolah swasta dan rumah ibadah,” kata Nyoman. Operan Nyoman langsung ditangkap anggota lainnya, Irwanto Lubis. Politisi yang dikenal kritis ini mempersoalkan hal yang sama dengan Nyoman. “Ini namanya pandang sebelah mata sama dewan. Aspirasi yang sudah masuk dan disepakati dalam pembahasan APBD jangan dihilangkan. Sampaikan ke Gubernur, kalau mau bekerjasama ya kita kerjasama dengan baik. Kalau tidak mau, tidak usah. Tidak apa-apa. Biar rakyat tahu yang sebenarnya. Ini membuat susah anggota dewan, seakan-akan kita membohongi rakyat. Saya tidak mau dikatakan pembohong. Padahal kita sudah sepakati dan disebelah (pemerintah) yang tidak mengakomodir, hilang tidak tahu kemana,” ujar Irwanto. Kalau mau buka-bukaan lanjut Irwanto, dirinya bisa saja melakukan penelusuran lebih lanjut atas hilangnya beberapa program usulan rakyat. Namun ia berharap pemerintah bisa memperbaiki hubungan kerja dengan dewan. “Mestinya kita bekerjasama dalam posisi kemitraan yang harmonis. Apa usulan pemerintah dan apa usulan rakyat melalui dewan, dibahas bersama dan kita komitmen untuk menjalankannya,” katanya. Politisi senior Partai Golkar, Busta Kamindang, turut meramaikan keresahan anggota dewan. Busta menegaskan, anggota dewan tidak pernah minta-minta anggaran pada pemerintah. Sehingga menurut Busta, perlu diluruskan pemikiran yang seakan-akan menyatakan, program yang diusulkan anggota dewan merupakan keinginan untuk memperoleh proyek. “Yang kita bahas adalah APBD dan itu bersama-sama antara pemerintah dan dewan. Usulan dewan merupakan usulan rakyat. Sehingga setelah dilakukan kesepakatan dalam pembahasan jangan dikurangi atau dihilangkan. Kalau ada yang seperti itu, mestinya dibicarakan bersama. Jangan dilakukan sepihak,” sergah Busta. Persoalan yang sama juga disuarakan anggota dewan lainnya, Mulyani Ladwan, Mustar Labolo dan Markus Sattu Paembong. Kabag Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Rahman, mendapat serangan beberapa anggota dewan, langsung menanggapi. Diungkapkan Rahman, dalam mekanisme pembahasan APBD, pihaknya langsung mengakomodir usulan dari DPRD. “Ada catatan kami, saat usulan pertama semua langsung masuk dan diakomodir. Saat ada perubahan usulan kedua, itu yang membingungkan petugas yang menginput data. Ini karena banyak di SKPD,” terangnya. Selain kesalahan saat input data, program tersebut sebenarnya bukan hilang ungkap Rahman. Menurut Rahman, saat program hendak direalisasikan, proposal atau kelengkapan berkas proposal tercecer. “Kalau proposal beserta dokumen kelengkapannya ada, pasti langsung diproses,” katanya. Jawaban Rahman langsung ditimpali Mulyani Ladwan. Wakil Ketua Komisi IV asal Tolitoli ini menyontohkan ada usulan rumah ibadah yang ia bawa berdasarkan usulan masyarakat saat reses, tidak terealisasi. Padahal pengusul sudah beberapa kali ke Palu untuk melengkapi berkas yang diminta. Begitu juga dengan bantuan sarana pariwisata di Tolitoli. “Saat itu hadir Kepala Dinas Pariwisata dan Bupati Tolitoli. Tapi saya tanya sama Kadis Pariwisata Sulteng, tidak terakomodir. Padahal sebelumnya dalam pembahasan APBD di komisi, usulan itu ada. Khusus untuk bantuan masyarakat seperti rumah ibadah, bagi mereka membuat proposal dan mengurus ke Palu itu hal yang luar biasa. Olehnya jangan disepelekan dan tahun 2013 ini tolong diperbaiki dan jangan lagi ada yang hilang,” pungkas Muly. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya