Alihkan Anggaran Gubernur untuk Rakyat!

-
PALU, MERCUSUAR- Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Sulteng tahun anggaran 2013, berjalan alot. Setidaknya pembahasan yang dimulai hari Rabu (4/9/2013) hingga Jumat siang (6/9/2013) belum tercapai kesepakatan antara Pemprov dengan DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, plafon belanja pada Perubahan APBD 2013. Hari ini rencananya pembahasan akan kembali dilanjutkan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Partai Demokrat, Nawawi Sang Kilat menegaskan, salahsatu permasalahan yang membuat pembahasan berjalan alot karena belum tercapai titik temu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Poin pertama ujar Nawawi, soal anggaran untuk menjawab program atau kegiatan masyarakat yang masuk melalui Deprov. “Setiap anggota reses atau kunjungan ke daerah, ada aspirasi yang disampaikan baik oleh masyarakat maupun pemerintah kabupaten/kota. Idealnya ini ditindaklanjuti dalam pembahasan APBD dan Perubahan APBD. Tentu kami di dewan sadar, tidak semua aspirasi masyarakat bisa langsung direalisasikan. Kita harus lihat skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Nah, dalam pembahasan ini kami minta ini disahuti dengan cara merasionalisasi usulan baik yang datang dari dewan maupun TAPD. Tapi TAPD masih pada hitung-hitungannya sendiri, sehingga usulan dewan belum terakomodir. Kedua, tidak ada penambahan anggaran untuk sekretariat dewan ,” jelas Nawawi usai menghadiri Diskusi Bulanan Redaksi Mercusuar, Sabtu (7/9/2013). “Jika sekretariat dan aspirasi masyarakat lewat dewan tidak dianggarkan, saya akan usulkan agar anggaran untuk Gubernur dan Wagub juga dihapus. Anggaran itulah yang nantinya dialihkan untuk aspirasi masyarakat. Dengan demikian proporsional, dewan, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak mendapat tambahan anggaran,” tegas Nawawi. Nawawi berharap, masyarakat Sulteng turut mengamati dan memantau jalannya pembahasan Perubahan APBD, sehingga bisa menilai kinerja Deprov dan pemerintah daerah dengan benar dan adil. “Jika usulan masyarakat tidak diakomodir, ya silahkan saja rakyat yang menilai. Prinsipnya kami telah berupaya membawa aspirasi itu ke pembahasan anggaran,” katanya. Poin berikutnya, anggaran operasional Deprov yang diusulkan sekretariat dan anggota dewan juga belum terakomodir. Dalam rancangan yang disampaikan TAPD, APBD Sulteng defisit sekira Rp2,8 miliar. “Bukan cuma dewan yang tidak dianggarkan. Perwakilan di Jakarta juga tidak diusulkan anggarannya. Bagaimana perwakilan bisa berjalan bagus? Termasuk didalamnya soal protokoler Gubernur dan pejabat daerah lainnya jika ke Jakarta, bagaimana mengkovernya jika anggaran tidak cukup atau tidak ada?” imbuhnya. Menurut Nawawi, Deprov bisa menggunakan anggaran daerah hingga 20 persen pendapatan asli daerah (PAD). Namun selama ini Deprov hanya menggunakan sekira 5 persen. “Dewan sadar, bahwa tidak mungkin harus menggunakan batas maksimal itu, karena masih banyak kebutuhan daerah dan rakyat yang harus didahulukan. PAD kita sekira 650 miliar,” papar Nawawi. Sekretaris Fraksi PDIP, I Nyoman Slamet juga menyatakan keheranannya atas plafon yang diusulkan TAPD. Menurut Nyoman, tidak dianggarkannya operasional Sekretariat Dewan sebagai institusi yang menunjang kinerja pimpinan dan anggota dewan patut dipertanyakan. Anggota Deprov lainnya, Irwanto Lubis, menyatakan alotnya pembahasan APBD kali ini karena sistem dan metode pembahasannya lebih terbuka. “Selama ini waktu pembahasan mepet dan terkesan terburu-buru. Ini agak lebih longgar dan semua anggota dewan bisa menyampaikan usul melalui komisi dan fraksi. Suasana terbuka, sehingga tidak bisa main-main. Menurut saya bagus. Apa yang diinginkan dewan merupakan aspirasi, sehingga tidak ada alasan ditolak. Tinggal bagaimana sekarang dilakukan rasionalisasi anggaran berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah, sehingga usulan Pemprov dan masyarakat melalui dewan bisa terakomodir secara proporsional,” katanya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya