RUPS BPD Dua Komisaris Dari Parpol

-
PALU, MERCUSUAR.- Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehari sebelum peresmian gedung baru Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulteng, Jum’at (12/4/2013), mengukuhkan dua pengurus parpol masuk dalam jajaran komisaris, yakni Karim Hanggi (Komisaris Utama) dan Amiludin Haludin (Komisaris). Karim Hanggi selama ini diketahui sebagai ketua DPD Partai Hanura Sulteng dan Amiludin Haludin merupakan salah seorang fungsionaris DPD Partai Gerindra Gerindra. Selain dua nama tersebut, mereka yang masuk dalam jajaran direksi dan komisaris BPD Sulteng adalah, Rahmad Abdul Haris (Direktur Utama), Diana Liza Mustaqim (Direktur pemasaran), Siti Mariam Dalle (Direktur Operasional), Aka Mardanis (Direktur Kepatuhan). Sementara Said Awad dan Hans Kindangen masing-masing sebagai Komisaris Independen, Chairul Tanjung (Komisaris Stategis). Masuknya dua nama pengurus parpol dalam jajaran komisaris tersebut, sesuai hasil konsultasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng tentang Raperda PT Bank Sulteng dengan Biro Hukum Depdagri RI di Jakarta baru-baru ini, mensyaratkan bahwa pengurus parpol harus mengundurkan diri dari parpol sebelum diangkat menjadi komisaris. “Komisaris maupun direksi tidak boleh memegang jabatan pada partai politik. Jadi harus mengundurkan diri dari parpol kalau menjadi direksi maupun komisaris,” ujar Ketua Pansus Asgar Djuhaepa melalui pesan singkat yang diterima redaksi tadi malam (14/4). Gubernur Sulteng Longki Djanggola dikonfirmasi sekaitan dua pengurus parpol di jajaran komisaris mengatakan, pada saat RUPS telah disinggung lolosnya dua pengurus parpol dalam fit and proper test ke pemegang saham. Namun, para pemegang saham tersebut menganggap selama itu tidak mengganggu pencapaian BPD, sah – sah saja dilaksanakan (memasukkan dua nama tersebut) dalam jajaran komisaris. Apalagi kata Longki, dalam undang – undang (UU) tidak ada pengaturan tentang pengurus parpol masuk dalam jajaran komisaris. “Kita tidak usah saling gontok – gontokkan dalam politik untuk pembangunan BPD, harus selalu solid sehingga bisa menjadi lebih baik,” harap Longki. Longki menambahkan, pemilihan nama-nama yang masuk dalam jajaran direksi dan komisaris, telah melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).“ Komisaris ini tidak langsung dilakukan penggantian 100 persen, masih ada komisaris pejabat lama karena ada beberapa pertimbangan,” ujar Longki.TMU/SAH

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya