PPP Buka Pendaftaran Bacawabup

-
PALU, MERCUSUAR - DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Donggala mulai hari ini membuka pendaftaran bakab calon wakil bupati (Bacawabup). Pendaftaran dibuka mulai hari ini hingga Jumat (10/5/2013). Ketua DPW PPP Sulteng Asgar Djuhaepa, yang juga Calon Bupati (Cabup) yang diusung PPP, saat dikonfirmasi membenarkan pendaftaran tersebut. “Iya pendaftaran terbuka bagi siapa saja putra-putri terbaik yang siap memimpin Donggala lima tahun kedepan. Persyaratannya secara lengkap ada di Kantor PPP Donggala. Pendaftaran dilakukan disana, karena secara teknis menjadi kewenangan DPC PPP Donggala,” ujar Asgar, Minggu (5/5/2013). Selain membenarkan pendaftaran Bacawabup, Asgar memberikan sinyal telah mendapat dukungan beberapa partai untuk maju sebagai Cabup dalam Pemilukada Donggala 2013. “Kita buka pendaftaran karena partai telah siap. Insya Allah beberapa partai telah siap koalisi dengan PPP. Partainya apa saja, dalam beberapa waktu kedepan akan kami sampaikan, karena saat ini surat keputusan dukungan tengah di proses di DPP masing-masing partai tersebut,” terang Asgar tanpa bersedia menyebut nama partai dengan alasan etika politik. “Tentu kurang etis kalau saya mendahului menyampaikan itu, sebelum SK itu ditangan pengurus partai yang ada di wilayah atau di Donggala,” katanya. Asgar maju dalam Pemilukada Donggala mengusung visi mengembalikan Donggala sebagai kabupaten dunia dan bandar dagang internasional. “Jika masyarakat Donggala memberikan saya kepercayaan, semuanya akan kami lakukan untuk menjadikan human development indeks (HDI) Donggala terdepan di Sulteng,” katanya. Bahkan, Ia berani melakukan kontrak politik untuk menggratiskan pendidikan dan kesehatan kepada rakyat, termasuk memberikan bantuan modal usaha lewat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebesar Rp100-200 juta. “Kita akan dorong duapuluh persen APBD dialokasikan untuk pendidikan, sembilan persen APBD diperuntukkan untuk kesehatan,” paparnya. Sebagai Ketua Komisi III Deprov Sulteng tambahnya, paham betul soal anggaran ini. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, bahwa APBD minimum atau sekurang-kurangnya 29 persen untuk belanja modal. Kalau bantuan seperti Bumdes, sebelum mencalonkan diri menjadi Bupati, itu sudah dilaksanakan untuk mendorong perbaikan ekonomi masyarakat lewat berbagai bantuan yang bisa diarahkan untuk kampung halaman (Donggala). Misalnya, bantuan handtractor, perbaikan jalan lingkungan, normalisasi sungai maupun bantuan ternak bagi masyarakat. “Bahkan saya berencana pada beberapa bulan ke depan akan terus memberikan bantuan kepada rakyat. Bantuan stimulant untuk perumahan kumuh, drainase, jalan lingkungan dan MCK kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Semuanya kita lakukan karena kita peduli akan kesejahteraan rakyat,” janjinya. Selain ketiga program diatas, Asgar juga memiliki misi akan mendorong kemajuan masyarakat melalui program informasi teknologi (IT). Sebagai contoh, di kantor desa akan dipasang jaringan internet. “Gunanya untuk para petani perkebunan kakao, pemilik kopra, petani sawah, nelayan bisa mengetahui berapa harga komoditas mereka dan informasi lainnya,” paparnya. Demikian pula di bidang peternakan dan usaha kecil, lewat IT semuanya bisa dijangkau. Jadi tidak ada lagi han laporan bahwa rakyat tertinggal dan dibodoh-bodohi oleh para tengkulak, ijon dan lintah darat. Terakhir, untuk birokrasi, akan diterapkan Program Reformasi Birokrasi yang benar-benar serius, bukan basa-basi. Birokrasi yang melayani bukan yang menunggu untuk dilayani. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya