Pengeloaan Bansos Tidak Transparan

-
PALU, MERCUSUAR-Pemprov Sulteng diminta mempublikasikan penerima dana bantuan sosial (Bansos). Publikasi tersebut sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kosnstitusional pada masyarakat. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Moh Ilham Chandra Ilyas, menyarankan agar Pemprov Sulteng memublikasikan penerima Bansos melalui media cetak dan elektronik. “Surat Keputusan Gubernur tetang penerima Bansos merupakan satu bagian utuh dokumen APBD. Olehnya untuk transparansi dan pertanggungjawaban publik, perlu diumumkan lewat media,” ujar Chandra, Rabu (26/6/2013). Selama ini lanjut Chandra, SK Gubernur tersebut tidak pernah diketahui. Malah anggota Deprov juga tidak menerima tembusan SK tersebut. “Mestinya dalam pembahasan APBD telah diketahui siapa saja penerima Bansos berdasarkan SK Gubernur. Sampai saat ini kami tidak pernah tahu SK tersebut. Dengan diumumkannya penerima Bansos, bukan saja dewan yang akan mengawal, namun masyarakat secara umum juga mengetahui dan berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah,” tutur Chandra. Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD), Mustar Labolo, juga mempertanyakan pengelolaan Bansos yang dinilainya tidak transparan. “Mengapa penerima Bansos dan hibah harus tertutup? Sampai-sampai anggota Badan Anggaran tidak mengetahui,” ujar Mustar. Diutarakan Mustar, sampai saat ini beberapa penerima Bansos untuk rumah ibadah tidak kunjung cair. Padahal para calon penerima telah diundang untuk menandatangani Bansos sejak November 2012. “Alasannya tidak ada rekening penerima. Padahal dokumen berita acara menyaratkan rekening. Artinya, saat penandatanganan rekening itu telah ada. Lalu, masalahnya apa sehingga tidak kunjung cair?” tanya Mustar. Mustar juga mempertanyakan salinan SK Gubernur soal Bansos. Fraksi Partai Demokrat tidak pernah menerima salinan SK Gubernur untuk APBD 2012 dan APBD 2013. “Padahal dalam aturannya, penerima Bansos dan hibah harus dibahas bersama dewan. SK tersebut merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dalam pembahasan RAPBD,” katanya. Besaran anggaran Bansos APBD 2012 setelah perubahan mencapai Rp10,25 miliar. Dari total anggaran tersebut, yang terealisasi sebesar Rp6,705 miliar atau 65,42 persen. “Ada sisa Rp3,544 miliar. Anehnya kami menerima informasi, ada usulan yang tidak cair padahal telah menandatangani berita acara. Contohnya Masjid Tajuli Nur Desa Tombang Kecamatan Pagimana,” unggkap Mustar. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya