Masyarakat Tolak Bibit Kelapa Dalam

-
PALU, MERCUSUAR-Petani kelapa di Buol menolak bibit kelapa yang disalurkan Dinas Perkebunan Provisi Sulteng. Enam puluh ribu bibit kelapa dalam yang dibiayai APBN 2013 tersebut, dinilai warga tidak berasal dari blok pembibitan kelapa dalam Buol. Penolakan petani tersebut disampaikan pada warga dan Pemkab Buol saat Tim DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng melakukan komunikasi dan koordinasi ke kabupaten itu. Menurut anggota Tim Deprov Zainal Daud, bibit yang disalurkan ke petani terindikasi diambil dari blok pembibitan daerah lain. “Masyarakat hanya mau menerima bibit dengan kulaitas terbaik. Sesuai aturan ityu diambil dari blok pembibitan terdekat. Artinya untuk Buol, harus diambil dari Buol, bukan daerah lain. Kedua, bibit itu harus benar-benar kelapa dalam, bukan jenis kelapa lain,” kata Zainal, Selasa (30/7/2013). Dikatakan Zainal, pengadaan bibit tersebut merupakan program nasional untuk peremajaan kelapa dalam di Sulteng, yang dinilai sebagai komoditi yang cukup bagus. “Pemerintah ingin kelapa dalam ini produktif dan menjadi salahsatu komoditi yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Olehnya pengadaan bibit harus sesuai ketentuan,” ujarnya. Zainal memberikan solusi bagi Dinas Perkebunan, agar meminta rekanan yang mengadakan bibit mengganti dengan bibit kelapa dalam baru, yang diambil dari blok pembibitan Buol. “Masyarakat tahu, kalau bibit tidak dari Buol. Mumpung waktunya masih panjang, sebaiknya bibit diganti. Ini demi kepentingan masyarakat dan pergerakan ekonomi daerah di masa yang akan dating,” katanya. Komisi II lanjut Zainal, dalam waktu dekat akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan terkait aduan masyarakat tersebut. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya