LKPJ Gubernur Lambat!

-
PALU, MERCUSUAR-Sampai kemarin (12/4/2013), Gubernur Longki Djanggola belum memasukkan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2012 ke DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Hal ini menyulut komentar dari anggota Deprov. Gubernur dinilai lamban mempertanggungjawabkan kinerjanya. Penyampaian LKPJ itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Kepada Masyarakat. PP Nomor 3 Tahun 2007 menegaskan, LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan LKPJ Akhir Masa Jabatan dapat disampaikan bersamaan atau berjarak satu bulan dari LKPJ Akhir Tahun Anggaran. Anggota Deprov dari PKB, Zainal Daud, menyatakan Deprov seharusnya telah melakukan pembahasan LKPJ Gubernur selambat-lambatnya awal April. “Mestinya akhir Maret dokumen telah masuk. Tapi ini belum. Gubernur lambat memasukkan dokumen LKPJ,” ujar Zainal, kemarin (12/4). Ditegaskan Zainal, keterlambatan Gubernur menyampaikan LKPJ akan berdampak pada keterlambatan perhitungan APBD 2012. “Jika perhitungan lambat, maka pembahasan Perubahan APBD 2012 juga terancam molor. Imbasnya kalau semua lambat, masyarakat yang akan merasakan, utamanya pada pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari Perubahan APBD 2012,” katanya. Diungkapkan Zainal, setelah pembahasan LKPJ dalam rapat-rapat Deprov, anggota dewan juga dituntut turun ke lapangan untuk memantau dan melakukan perhitungan anggaran yang dibiayai APBD 2012. “Banyak proyek yang dibiayai APBD 2012 bermasalah. Olehnya tidak ada alasan LKPJ dan perhitungan APBD lambat dilaksanakan,” imbuhnya. Dicontohkan Zainal, proyek-proyek yang bermasalah dalam pelaksanaan APBD 2012, diantaranya pekerjaan jalan poros Kali-Momunu di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Proyek senilai kurang lebih Rp9 miliar itu tidak selesai. “Begitu juga dengan penanganan abrasi pantai Binontoan Kabupaten Tolitoli. Proyek tersebut telah rusak begitu selesai dikerja. Dinas Sumberdaya Air sampaikan masih dalam masa pemeliharaan kontraktor. Tapi baru-baru ini saya reses ke Tolitoli, belum ada perbaikan,” katanya. Keterlambatan yang terjadi lanjut Zainal, tidak secara tegas diatur sanksinya. Sebaliknya, secara implisit dimaklumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat 3 dan Pasal 25 PP Nomor 3 Tahun 2007. “Tidak ada sanksi apapaun atas terjadinya keterlambatan. Tapi secara politis, rakyat bisa menilainya. Apalagi jika ini berdampak pada keterlambatan perhitungan Perubahan APBD 2012 yang harusnya dibahas setelah LKPJ,” tegas Zainal. Zainal menerima informasi, jika keterlambatan LKPJ Gubernur dikarenakan menunggu hasil pemeriksaan BPK. “Mestinya tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan BPK, karena itu ranahnya berbeda. BPK periksa keuangannya, dewan periksa laporan kinerjanya. Nanti hasil pemeriksaan BPK bisa disusulkan dalam pembahasan perhitungan APBD,” jelasnya. Hal senada juga dikemukakan anggota Deprov dari PKS, Andi Parenrengi. Menurut Andi, indikasi keberhasilan pemerintah diukur dari kinerjanya. Mekanisme pertanggungjawaban Gubernur selaku kepala pemerintahan pada rakyat, disampaikan melalui LKPJ di depan siding DPRD. “Keterlambatan LKPJ, merugikan dewan yang artinya juga merugikan rakyat. Karena LKPJ ini salahsatu ukuran, kita mengukur kinerja pemerintah,” tutur Andi. “Lambat sekali. Gubernur hendaknya segera memasukkan dokumen untuk disampaikan dalam paripurna dewan dan dilakukan pembahasan setelah itu,” katanya. Keterlambatan pembahasan LKPJ lanjut Andi, memaksa Deprov merubah jadwal persidangan dan kerja-kerja lainnya yang telah diputuskan dalam Badan Musyawarah (Banmus). “Awalnya dimasukkan dalam masa sidang TW I. Ini sudah April, peluangnya dibahas lagi di Banmus untuk dijadwalkan ulang pada TW II, karena jadwal awal akhir Maret,” jelas Andi. Salahseorang pegawai di Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulteng, Widya, yang dikonfirmasi di depan Zainal dan Andi mengakui, jika dokumen LKPJ Gubernur belum masuk. Dikatakannya, berdasarkan jadwal persidangan, seharusnya pembahasan dilakukan bulan Maret. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya