Kisruh Unismuh, Deprov Netral

-
PALU, MERCUSUAR - Konflik internal PW Muhammadiyah Sulteng yang meluas hingga penurunan Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, menyeret DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dalam spanduk yang ditempelkan kelompok penentang Rektor Heru Wardoyo, mengklaim dukungan Deprov. Ketua Komisi I Deprov, Yahya R Kibi, secara tegas menyatakan klaim tersebut tidak benar. Deprov sebagai lembaga perwakilan rakyat, bersikap netral dan tidak memasuki konflik PW Muhammadiyah maupun Unismuh Palu. “Itu tidak benar. Deprov maupun Pemprov Sulteng tidak pernah berpihak pada salahsatu kelompok yang terlibat konflik PW Muhammadiyah dan Unismuh Palu,” kata Yahya, kemarin (19/6/2013). Deprov dan Pemprov Sulteng lanjut Yahya, menempatkan diri sebagai mediator penyelesaian konflik yang terjadi di Unismuh. “Tidak elok kalau Pemprov dan Deprov mendukung pengambilalihan kepemimpinan PW Muhammadiyah dan Rektor Unismuh. Deprov berkepentingan agar konflik ini bisa diselesaikan dan situasi kondusif,” tekannya. Saat mendengar informasi soal konflik dan pendudukan Rektorat, Komisi I berinisiatif koordinasi dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk chaos secara fisik diantara dua kelompok. “Saya sampaikan pada Kapolres agar memantau dan tidak masuk ke kampus, kecuali ada bentrokan secara fisik atau kegiatan yang mengganggu keamanan. Ini sifatnya preventif, bukan berarti kami mendukung salahsatu kelompok,” ujar Yahya. Dikatakan Yahya, Muhammadiyah dan Unismuh Palu sebagaimana Ormas dan lembaga pendidikan lain di Sulteng, merupakan aset daerah yang turutserta dalam pembangunan daerah. “Khususnya dalam pendidikan dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Olehnya kami di dewan dan tentu saja pemerintah punya kepentingan peran ini diteruskan dan bisa berjalan baik. Untuk itu harapan kami, konflik bisa segera diselesaiakan dan semua pihak berkenan duduk bersama mencari jalan keluar, demi kepentingan dakwah dan daerah,” pinta Yahya. Diberitakan sebelumnya, jabatan Rektor Unismuh diserahkan kepada kolektif Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulteng yang diketuai Jamaludin Hadi. Penyerahan jabatan rektor merupakan hasil dari pertemuan mendadak antara Rektor Unismuh Palu Heru Wardoyo dengan sejumlah Wali Songo Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulteng di ruang kerja rektor, Senin siang (17/6/2013). Hadir antara lain tokoh Muhammadiyah Jamaluddin Hadi, Syaifullah Bombang dan Hamdi Rudji. Juga unsur fakultas seperti Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Agama Islam (FAI) Unismuh Palu, Andi Mega Surya. Di luar pertemuan, puluhan orang menggelar demo. Massa bahkan menyegel rektorat dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Unismuh Palu Diambilalih PWM Sulteng (Wali Songo) atas Dukungan Pemda dan DPRD Sulteng”. Riak di internal Unismuh Palu terjadi semenjak Rektor Unismuh Palu, Heru Wardoyo, dilantik. Kubu rektor sebelumnya sempat menggalang dukungan kepada pemerintah provinsi dan berbagai pihak karena mengklaim memperoleh suara terbanyak pada dua kali pemilihan. Belakangan ketika menjabat rektor, Heru Wardoyo memberhentikan tiga dekan Unismuh yang telah terpilih dan menjabat. Masing-masing Dekan FAI Abidin Jafar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Hadisuddin dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Arsyad Said. Rektor sebelumnya, Aminun P Omolu keberatan dengan langkah Heru. Sebab saat ia menetapkan Dekan FISIP dan FKIP pada 30 Meret 2013 dan dilantik sehari setelahnya, ia masih menjabat rektor. Tidak tepat jika disebutkan bahwa masa jabatannya telah habis pada 30 Maret 2013. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya