Diduga Ada Mafia Anggaran APBD 2013

-
PALU, MERCUSUAR –Diduga ada oknum tertentu yang memainkan anggaran pada APBD 2013. Faktanya, ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2012 senilai Rp22 miliar (M) masuk dalam APBD 2013 tanpa pembahasan bersama DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Deprov Sulteng, Mustar Labolo, menegaskan fraksinya tidak mengetahui duduk persoalan pemasukan Silpa Rp22 M dalam APBD 2013. FPD tidak pernah membahas pengalokasian Silpa tersebut dalam APBD 2013. “Kami Fraksi Partai tidak tahu menahu. Tidak ada pembahasan secara transparan dan akuntabel saat pembahasan APBD antara tim anggaran pemerintah daerah bersama Banggar, khususnya kami Fraksi Partai Demokrat,” kata Mustar, Rabu (26/6/2013). Menurut Mustar, dalam pembahasan APBD 2013 beberapa waktu lalu, ada dana Silpa APBD tahun sebelumnya berjumlah Rp75 M. Namun dalam perkembangannya, setelah dilakukan koreksi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Silpa menjadi Rp131 M. “Kita sudah bahas dan ploting anggaran yang Rp75 M. Setelah itu ada tambahan sekira Rp34 M yang diluncurkan untuk beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan menjadi hak kabupaten/kota. Saat itu ada sisa Rp22 M yang kami tidak mengetahui diperuntukkan bagi kegiatan apa dan ditaruh dimana. Anggaran Rp22 M ini tidak pernah dibahas usai konsultasi. Beberapa waktu lalu kami mempertanyakannya. Pihak eksekutif melalui media menyatakan itu baru prediksi. Faktanya kini Silpa itu masuk APBD 2013 tanpa pembahasan,” akunya. Dibeberkan Mustar, saat pembahasan APBD 2013 sampai dengan persetujuan Deprov tanggal 28 November 2012, disetujui penerimaan pembiayaan sebesar Rp75 M, pengeluaran pembiayaan Rp6,7 M dan pembiayaan netto Rp68,3 M. Setelah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, sisi penerimaan berubah menjadi Rp131,4 M. “Dalam pembahasan lanjutan, pihak eksekutif menyampaikan alokasi sekira Rp131,4 M sudah diproyeksikan kembali sekira Rp34,1 M. Artinya anggaran yang sudah diplot Rp75 M tambah Rp34,1 M jumlahnya sekira Rp109 M. Dengan penerimaan Rp131,4 M dan yang dibahas Rp75 M dan proyeksi selanjutnya Rp34,1 M, maka ada sisa Rp22 M,” jelasnya. Mustar menegaskan, anggaran itu sudah diplot atau direncanakan untuk membiayai kegiatan tertentu, Fraksi Demokrat tidak ikut bertanggungjawab, jika bermasalah di kemudian hari. “Prinsip pembahasan anggaran harus transparan, diketahui publik. Anggaran sebesar ini harus dibahas melalui komisi dan badan anggaran dengan sepengetahuan fraksi-fraksi yang ada di dewan,” ujarnya. Gubernur dalam laporan pelaksanaan APBD 2012 harus menjelaskannya secara terbuka pada seluruh anggota Deprov dan masyarakat Sulteng. “Jangan sampai penetapannya hanya melibatkan oknum tertentu. Pola itu sudah tidak dibenarkan lagi di era transparansi ini. Pembahasan harus bersifat institusional antara pemerintah dengan dewan. Anggaran itu uang rakyat, dan rakyat perlu tahu baik melalui wakilnya maupun langsung melalui saluran informasi yang dibenarkan dan diatur UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pembahasan dan dokumen APBD bisa diakses masyarakat. Olehnya kami sekali lagi mempertanyakan ini pada Gubernur yang telah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 beberapa hari lalu. Mohon dijelaskan seterang-terangnya proyeksi anggaran Rp131,4 miliar yang jadi Silpa 2012 dan kini masuk APBD 2013 dimana Rp22 M tidak pernah dibahas,” tegasnya. Diakui Mustar, Kabag Anggaran Pemprov Sulteng, Rahman, usai pidato pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 yang dibacakan Gubernur, sempat menemuinya di ruang Fraksi Demokrat. Rahman mengaku tidak mengetahui utak-utik anggaran sehingga Silpa Rp22 miliar masuk dalam APBD 2013 diluar pembahasan. “Saya sampaikan pada Pak Rahman, tidak usah kita baku tutup soal seperti ini. Saya sudah lama masuk Banggar, jadi terbuka saja. Tidak mungkin Kabag Anggaran tidak tahu,” tandas Mustar. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya