BPD Terancam Sanksi BI

-
PALU, MERCUSUAR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Palu akan memberikan sanksi kepada pengurus PT Bank Sulteng atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena lalai dalam melakukan pengawasan kepada karyawannya, sehingga terjadi kasus pembobolan senilai belasan miliar. Penegasan itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Palu Rahmat Hernowo di Palu, Kamis (28/3). “BI sanksi pengurusnya, memang ini dibersihkan untuk menyiapkan langkah besar dalam waktu dekat. Detailnya masih diembargo dan akan dijelaskan pihak bank dalam waktu dekat,” tulisnya melalui fasilitas pesan singkat kemarin. Terjadinya kasus pembobolan di BPD, menurutnya, disebabkan integritas oknum pegawai yang rendah. Selain itu, fungsi pengawasan internal yang lemah. “Kami sudah memantau sinyalemen ini sejak 2012 dan sampai batas tertentu unsur tindak pidana kami minta untuk dilaporkan ke penyidik,” tandasnya, sembari menambahkan pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah manajemen bank. Terpisah, Staf Pengajar Perbankan Fakultas Ekonomi Untad, Arsyad Mardani mempertanyakan kinerja sistem pengawas internal yang tidak secara cepat mengantisipasi kasus ini sehingga bisa meminimalisir nilai kerugian yang diderita BPD. “Kami menyesalkan lambatnya pelaporan kasus ini yang telah terjadi bertahun-tahun perlu dipertanyakan kinerja dari analis kredit dan pengawas internal jangan dikesankan nanti terjadi korupsi berjamaah,” ungkap mantan Dewan Pengawas BPD Sulteng itu melalui telepon. Ia juga menggarisbawahi rendahnya faktor pengelolaan dan pengawasan dari jajaran manajemen sehingga terjadi kasus ini. Terpisah, bobolnya PT Bank Sulteng Rp12,4 miliar, mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Asgar Djuhaepa. Menurut Ketua Pansus Perubahan Perda PT Bank Sulteng itu, perlu pembenahan manajemen secara total di bank plat merah ini. Ditegaskan Asgar, kasus bobolnya PT Bank Sulteng atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), menunjukkan manajemen risiko tidak berjalan dengan baik. “Hampir tiap tahun dilakukan pemeriksaan, selalu ada temuan di BPD. Kini bobol sebesar Rp12 miliar di Cabang Pembantu Bangkep, sebelumnya Rp1,6 miliar di Morowali. Anehnya ini dilakukan orang dalam. Perlu ada pembenahan total secara manajerial di BPD!” tegas Asgar, Kamis (28/3) Diungkapkan Asgar, beberapa tahun lalu, BPK juga menemukan adanya dugaan pencairan kredit diluar prosedur dan agunan diluar penguasaan BPD. “Jika tidak ada perbaikan manajemen, bagaimana kita bisa mendapatkan Regional Championship? Bagaimana BPD bisa bersaing dengan bank lain, khsusunya di wilayah Sulawesi? Saya kira Komisaris dan Pemprov selaku pemilik saham mayoritas harus bertindak cepat melakukan perbaikan bank ini,” kata Asgar. Salahsatu langkah yang harus diambil ujar Asgar, Pemprov atau Gubernur secepatnya melakukan restrukturisasi jajaran direksi. “Dimulai dari jajaran direksi dan manajemen kantor pusat, baru ke daerah atau cabang. Ini dari RUPS sampai mau RUPS lagi, masih pelaksana direktur. Saya tidak tahu hasil fit and propertest di Bank Indonesia, tapi Gubernur harus cepat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk pembenahannya,” saran Asgar. Sebagaimana diketahui Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulteng menangkap dan menahan mantan Kepala Cabang pembantu BPD Sulteng di Bangkep, Hengki Amir, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sekira Rp12,4 Miliar. Modus kasus itu, tersangka meminjam kartu identitas (KTP) warga setempat dan memberikan uang antara Rp100 ribu sampai Rp200 ribu sebagai biaya pengganti telah meminjamkan kartu identitas itu. Kemudian tersangka mengajukan data para warga tersebut seolah-seolah sebagai nasabah yang mengambil kredit ke BPD Sulteng di Palu. Selain itu, juga terjadi kasus dugaan korupsi setoran pelunasan kredit konsumtif masyarakat Morowali pada Bank Sulteng Cabang Pembantu Morowali tahun 2010-2011 sebesar Rp1.591.563.781. Kasus ini sekarang masuk penyidikan Kejati Sulteng dan ditetapkan satu tersangka. Satu orang tersangka yang telah ditetapkan, Kepala Sub Seksi Kredit PT Bank Sulteng Cabang Pembantu Morowali, Moh Adiwansyah Mang. Namun kemungkinan bertambah jumlah tersangka tetap ada. Modus yang digunakan tersangka adalah tidak menyetor ke kas dana pelunasan kredit yang disetor oleh 48 debitur.HAI/TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya