PKB Targetkan Kursi DPR dan DPRD

-
PALU, MERCUSUAR- PKB Sulteng menargetkan meraih minimal dua kursi di DPRD provinsi pada Pemilu 2014. PKB juga mengincar kursi satu di DPR RI. Untuk perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota, PKB menargetkan jumlah berbeda-beda, sesuai kondisi perpolitikan masing-masing daerah. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, disela-sela kesibukannya mempersiapkan musyawarah pimpinan wilayah (Muspimwil), yang akan digelar hari ini (26/12). "Itu target minimal kami. Sejumlah tokoh di PKB dan pimpinan cabang sudah menyatakan komitmennya untuk menambah perolehan kursi di daerah masing-masing. Otomatis ini akan berpengaruh pada perolehan suara di provinsi," kata Zainal seraya menyatakan dukacitanya atas berpulangnya ke rahmatullah Ketua Dewan Syuro PKB Sulteng, KH Syakir Hubaib, kemarin (25/12). Zainal mengatakan, selama tiga kali Pemilu berturut-turut PKB hanya mampu memperoleh satu kursi di DPRD Provinsi. Meski demikian, kondisi tersebut lebih baik dibanding suara PKB secara nasional yang mengalami penurunan dari Pemilu ke Pemilu. Menurut Zainal, beberapa daerah yang selama ini dukungan terhadap PKB cukup baik, akan tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui berbagai pendekatan program sehingga bisa menambah perolehan kursi di daerah masing-masing. Di sejumlah kabupaten PKB hanya mampu mendulang hingga dua kursi yakni di Kabupaten Buol, Parigi Moutong, Donggala dan Banggai. Sementara di ibu kota provinsi, PKB sudah dua periode berturut-turut tidak pernah mendapat satu kursi pun. "Pemilu 2014 nanti tidak ada lagi daerah yang mengalami kekosongan kursi dari PKB. Olehnya ini harus kita siapkan dengan matang," kata Zainal. Optimisme Zainal, selain kerjakeras dan konsolidasi seluruh jajaran pengurus dan kader PKB, para kyai Ormas terbesar Islam di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU), juga banyak yang telah kembali menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB. Secara nasional dikatakan Zainal, telah banyak kyai dan ulama NU yang bergabung kembali ke PKB, setelah sebelumnya sempat bergabung dalam partai politik lain. Hal itu diharapkan akan membawa peningkatan suara PKB dalam Pemilu 2014. Ideologi yang dimiliki NU dan PKB memiliki kesamaan. Karena itu, keduanya akan senantiasa berjalan beriring dan saling bahu membahu dalam membangun bangsa dan negara. Dikatakan Zainal, hal tersebut disampaikan Sekjen PBNU KH Marsudi Suhud, dalam acara Konsolidasi Nasional dan Sosialisasi Hasil Munas PBNU di Kantor DPP PKB, Minggu (30/9) silam. Berpolitik dalam pandangan PKB maupun NU lanjut Zainal, untuk mempengaruhi kebijakan publik. Olehnya PKB tidak mengusung politik pragmatis. “Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah cita-cita pendahulu kita yang harus diwujudkan. Inilah yang menjadi salahsatu tujuan kenapa PKB berdiri,” terang Zainal. “Di Sulteng, pengurus NU sebagian besar PNS, sehingga tidak bisa berpolitik praktis. Kondisi ini berbeda dengan NU di Jawa yang berbasis di pesantren. Namun warga Nahdhiyin, tidak semua PNS. Olehnya, PKB berharap sinergi NU-PKB yang terbangun secara nasional juga terjadi di Sulteng. Jika sinergi NU-PKB berjalan sebagaimana yang terjadi di Jawa, Insya Allah akan mendongkrak suara PKB di Sulteng,” katanya. PKB Sulteng rencananya hari ini menggelar Muspimwil. Kegiatan tersebut akan dihadiri dan dibuka Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, kehadiran Muhaimin juga dimanfaatkan untuk konsolidasi pengurus dan kader PKB se Sulteng. Muspimwil terang Zainal, akan membicarakan strategi dan persiapan PKB menyambut Pemilu 2014. “Rencananya kegiatan dilaksanakan tanggal 26 Desember 2012. Kita juga akan evaluasi hasil verifikasi yang sudah dilalui PKB. Muspimwil juga akan membahas rekruitmen kader penggerak partai untuk tugas lapangan dan saksi. Secara garis besar, lebih pada kesiapan PKB menghadapi Pemilu 2014,” ujar Zainal. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya