Pidanakan Dum Improsedural!

-
PALU, MERCUSUAR – Penjualan atau dum aset Pemprov Sulteng berupa kendaraan dinas (Randis) selama satu tahun, berpotensi merugikan daerah sebesar Rp2,9 miliar. Hal tersebut kembali menjadi temuan BPK RI dalam pemeriksaannya, setelah tahun-tahun sebelumnya temuan serupa juga terjadi. Tahun 2010-2011, Randis roda empat yang didum pejabat/pegawai mencapai 186 unit dengan nilai jual Rp1.283.193.600. Nilai jual tersebut jauh dari harga pasar dan penilaian fisik kendaraan yang seharusnya dijual Rp3.663.158.500. Terjadi selisih penjualan yang berpotensi merugikan daerah sebesar Rp2.379.964.900. Sementara Randis roda dua yang didum mencapai 316 unit dengan nilai jual berdasarkan SK Penghapusan Rp149.684.600. Harga yang seharusnya diterima kas daerah berdasarkan kondisi fisik kendaraan dan harga pasar Rp721/501.600. Terjadi selisih harga yang berpotensi merugikan daerah sebesar Rp571.817.000. Ketua Panitia Kerja (Panja) aset DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Irwanto Lubis, mengatakan para pembeli aset daerah yang tidak melalui prosedur yang berlaku bisa dipidana karena berpotensi merugikan keuangan daerah. "Walaupun peraturan daerah tentang penghapusan aset tidak memuat tentang sanksi pidana, tetapi jika itu merugikan keuangan daerah maka memungkinkan dipidana," kata Irwanto Lubis, Jumat (11/1). Politisi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) itu mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah pada aset tetap daerah 2011-2012 menemukan adanya pelanggaran prosedur penjualan aset. Selain itu juga adanya penjualan aset yang di bawah harga wajar, seperti tanah dan kendaraan dinas. "Apalagi kalau sudah jelas-jelas merugikan keuangan daerah. Barang yang mestinya masih bisa dijual ratusan juta tetapi hanya dibeli puluhan juta," katanya. Irwanto mengatakan pada kurun 2010-2011 terdapat indikasi kerugian keuangan daerah miliaran rupiah atas penjualan 508 unit kendaraan dinas terdiri dari 192 roda empat dan 316 roda dua. Penghapusan aset tersebut tidak sesuai ketentuan seperti tidak berdasarkan usulan kuasa pengguna barang atau penghapusan pengguna. Penjualan aset tidak berdasarkan penelitian dari panitia penghapusan. Dari 192 mobil dinas, enam unit diantaranya dijual belum memenuhi persyaratan umur pengguna kendaraan dengan selisih mencapai Rp1,596 miliar. Ia menyebutkan Toyota Land Cruiser DN 11 tahun 2006 yang dibeli Rp1,2 miliar dan hanya dijual Rp51,8 juta kepada seseorang inisial E.K. Mestinya nilai jual kendaraan tersebut setelah dihitung penyusutannya masih berkisar Rp800 juta, namun hanya dijual seharga Rp51,8 juta, katanya. Irwanto mengatakan ada dua cara penyelesaian terhadap aset-aset daerah yang dijual dengan merugikan daerah, yakni barang dikembalikan atau diganti secara wajar berdasarkan taksiran BPKP. "Kalau tidak, ya pilihan terakhir kita minta diproses secara hukum. Panja aset tidak pandang bulu," katanya. Selain penjualan aset diluar prosedur, BPK juga menemukan aset yang hilang dan tidak diketahui keberadaanya saat dilakukan uji petik. Hasil pemeriksaan secara uji petik di 24 SKPD atas barang inventaris berupa kendaraan, laptop, kamera dan LCD Proyektor diketahui 134 unit barang tidak bias dihadirkan, yang secara keseluruhan bernilai Rp2.376.394.800. Sementara barang yang hilang senilai Rp168.274.500. Hingga kini Panja aset masih terus melakukan pendalaman atas hasil pemeriksaan BPKP terhadap aset daerah. Rencananya Panja akan menghadirkan pengelola aset yang diduga bermasalah tersebut.TMU/ANT

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya