Pejabat Harus Malu pada Rakyat

-
PALU, MERCUSUAR-Pejabat daerah harus memiliki rasa malu pada rakyat. Penegasan itu disampaikan Bupati Buol, Amirudin Rauf. Pejabat diharapkan mampu menyelami permasalahan rakyat dan menjadi problem solver. “Kita mesti malu pada rakyat. Jangan anggaran yang ada lebih banyak untuk belanja pegawai. Lebih baik jika kita bisa memanfaatkan anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat. Maksud saya, saat menyusun program, kebutuhan rakyat didahulukan daripada belanja pegawai. Filosofinya, pegawai atau pejabat itu pelayan rakyat, pelayan masyarakat,” ujar Dokter Rudi, panggilan Amirudin Rauf, saat bersua Mercusuar, belum lama ini. Dikatakan Dokter Rudi, Ia dan Wakil Bupati Syamsudin Koloi, mencoba merubah paradigma itu saat pembahasan APBD 2013. Untuk tahun ini, Bupati dan Wakil Bupati rela tidak belanja mobil dinas. Keduanya hanya menggunakan mobil bekas Ketua TP PKK dan Sekkab. “Orientasi kita tahun 2013 pembangunan untuk peningkatan produksi masyarakat. Kita genjot pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian dan kelautan perikanan. Biaya kita arahkan kesana. Makanya, tidak ada pengadaan mobil. Saya menggunakan mobil bekas operasional Ketua PKK dan Wakil Bupati menggunakan mobil bekas Sekkab,” paparnya. Pemkab Buol ungkap Dokter Rudi, menekan anggaran perjalanan dinas akan diberlakukan sistem add cost. Biaya perjalanan dinas harus sesuai kebutuhan. “Ini akan dimulai dari saya dan wakil bupati. Kita gunakan add cost, biaya yang keluar benar-benar sesuai kebutuhan real dan pertanggungjawabannya jelas. Kita perketat perjalanan keluar daerah dan mengoptimalkan perjalanan dalam daerah, ketemu langsung rakyat, menyelami permasalahan daerah dan mencarikan solusinya,” katanya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya