KPK Incar Gedung Deprov

-
PALU, MERCUSUAR-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengincar pembangunan gedung baru DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng sekira Rp16 miliar. KPK telah melakukan supervisi gedung baru tersebut. Hal itu terungkap dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi III yang dipimpin Wakil Ketua Deprov, Syafrun Abdullah, kemarin (8/1). Sekretaris Deprov, David Halim, mengungkapkan gedung tersebut telah diambil gambar dan datanya oleh BPKP dan KPK. Ia berharap tidak ada pelanggaran hukum dalam proyek tersebut dan tidak ada yang terseret masalah. “Sekadar informasi untuk kita semua, gedung tersebut telah diambil fotonya. BPKP dan KPK telah melakukan supervisi gedung itu,” aku David di hadapan anggota Deprov, didamping mantan Sekretaris Deprov Syahrial Labelo dan pejabat dari Dinas PU Sulteng. Diungkapkan David, berdasarkan konsultasi ke Puslitbang Kementerian PU di Bandung beberapa waktu lalu, diketahui perlu perkuatan pada beberapa titik bangunan. “Permasalahannya sudah jelas, dibutuhkan perkuatan. Puslitbang menyimpulkan, secara umum gedung tersebut bisa dimanfaatkan, kecuali dalam kondisi kritis. Siapa yang harus melakukan ini? Saya tentu tidak bisa, karena ini bukan dimasa saya dan secara administrasi belum ada penyerahan,” kata David yang dibenarkan Wakil Ketua Deprov Syafrun Abdullah. “Permintaan penelitian dan konsultasi ke Puslitbang PU atas kesepakatan kita semua, ketua-ketua fraksi dan komisi beserta pimpinan. Olehnya kita harus konsisten dengan rekomendasi Puslitbang PU. Tidak usah lagi kita menengok ke belakang, karena tidak akan menyelesaikan masalah,” tegas Syafrun. Diakhir rapat, diputuskan Ketua Komisi III Asgar Djuhaepa untuk membuat kesimpulan. Asgar yang dihubungi via telpn mengungkapkan ada masalah fisik berupa penguatan tujuh titik bangunan, masalah administrasi dan keuangan. “Kesimpulannya kita tetap berpatokan pada rekomendasi PU dan akan konsultasi kembali untuk perhitungan anggarannya. Kita tidak masuk ranah hukum dan targetnya, tahun ini gedung tersebut bias dimanfaatkan. Selambat-lambatnya sebelum anggota periode ini berakhir,” ujar asgar. Berdasarkan catatan Mercusuar, pada tanggal 25 Mei 2011 lalu, Tim Litbang PU telah memaparkan hasil penelitiannya dan berkesimpulan secara umum gedung baru layak digunakan, hanya perlu perkuatan di beberapa titik. Maryoto anggota Tim Puslitbang Kementerian PU di hadapan pimpinan dan anggota Deprov saat itu menjelaskan, ada dua kolom yang perlu perkuatan karena mutu betonnya dibawah 20 mega pascal (MPa). Kedua kolom tersebut memiliki mutu beton 14,3 MPa dan 18 MPa. “Secara teknis mungkin terjadi pergeseran saat dilakukan pengecoran, sehingga terlihat ada tulangan yang terpotong. Perlu dilakukan perkuatan dengan menambah tulangan. Kolom lainnya tidak bermasalah, mutu betonnya berkisar dari 20,7 MPa-24 MPa,” terangnya. Selain kedua kolom itu, Tim PU juga menemukan ada enam balok tarik yang memerlukan perkuatan. Keenam balok tarik tersebut berada di lantai tiga. “Idealnya perkuatan dilakukan sebelum ditempati, agar secara teknis kerja-kerja anggota dewan tidak terganggu. Tapi jika tidak merasa terganggu tidak masalah. Jika di Palu tidak ada perusahaan yang bisa, banyak perusahaan di Jawa bisa melakukannya secara teknis,” katanya. Tim dalam penelitiannya menemukan adanya perbedaan antara range predominan period tanah dan bangunan tidak menunjukkan resonansi saat gempa. “Untuk gempa kami menggunakan standar 0,25 gravitasi untuk Palu dan sekitarnya sebagaimana diatur dalam zona standar nasional (SNI). Dalam perhitungan kami, gedung ini bisa sampai 0,28 gravitasi. Gempa dengan percepatan 0,28 gravitasi itu sama dengan gempa Padang. Artinya untuk zona Palu, aman. Itu perhitungan secara teknis, tapi kalau Tuhan berkehendak lain, itu diluar perhitungan teknis dan semua bisa terjadi,” paparnya. Justeru Tim Litbang PU tidak menemukan kemiringan kolom dan sumuran pondasi tidak memenuhi syarat teknis sebagaimana yang dipermasalahkan beberapa anggota Deprov periode 2004-2009. Catatan Mercusuar lainnya terkait gedung baru Deprov, tim pemeriksa Irjen Kemendagri beberapa waktu lalu meminta Gubernur Sulteng segera membentuk Tim Penyelesaian Gedung Baru Deprov Sulteng, agar gedung bernilai sekira Rp16 miliar itu bisa dimanfaatkan. Rekomendasi Tim Irjen Kemendagri tersebut dibacakan Ketua Deprov Prof (Em) Aminuddin Ponulele usai paripurna penetapan program legislasi daerah (Prolegda), Jumat (15/6/2012) lalu. “Irjen Kemendari meminta Gubernur segera membentuk tim penyelesaian gedung baru untuk pemenfaatannya,” kata Aminuddin. Gubernur lanjut Aminuddin diminta secepatnya mengoordinasikan pembentukan tim tersebut pada Deprov. Rekomendasi selanjutnya, Irjen menyarankan gedung baru tersebut tidak ditempati sebelum permasalahan selesai. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya