Dokter Anita Daftar ke PKB

-
PALU, MERCUSUAR-dr Anita Nurdin memantapkan langkah menuju Pemilukada Donggala. Kadis Kesehatan Kabupaten Donggala itu telah mendaftarkan diri ke PKB. “Kami dapat tembusan pendaftaran Dokter Nita ke PKB,” terang Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, kemarin (10/1). Ditegaskan Zainal, DPW PKB dalam penjaringan kandidat bupati Donggala tidak mengintervensi kewenangan pengurus cabang. “Saya sudah sampaikan pada DPC-DPC, silahkan jalankan kewenangannya untuk Pemilukada dengan catatan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditetapkan partai. DPW juga akan menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan main yang ada. Untuk Donggala saya juga sudah sampaikan untuk mengusulkan dua kandidat untuk diproses,” kata Zainal. Selain Anita Nurdin, ada Asgar Djuhaepa yang telah melakukan komunikasi politik. “Saya sampaikan pada Pak Asgar DPW hanya memproses usulan DPC. Olehnya silahkan mendaftar ke DPC PKB Donggala, karena mekanismenya seperti itu. Saya belum tahu kelanjutan komunikasi itu, karena sampai saat ini informasi yang saya terima baru Dokter Nita yang mendaftar,” ujarnya. Hasil penjaringan DPC selanjutnya diserahkan ke DPW PKB untuk diusulkan ke DPP PKB guna mendapatkan rekomendasi atau penetapan dukungan. “Mekanisme sudah jelas. Sesuai aturan partai, penjaringan dimulai dari akar rumput yakni dari anak ranting, ranting kemudian diajukan ke cabang. Seterusnya diusulkan ke pengurus wilayah dan keputusan akhir ada pada DPP PKB. Dengan cara ini, figur yang diusung PKB benar-benar figur yang diinginkan rakyat. Prinsipnya kami menunggu usulan DPC. Silahkan saja jalan sesuai aturan main partai,” kata Zainal. DPC PKB Donggala imbuh Zainal, harus membangun koalisi dengan partai lain untuk mengusung kandidat bupati. “PKB punya dua kursi, jadi perlu koalisi. Untuk Donggala dibutuhkan lima kursi untuk mengusung kandidat,” jelasnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya