Bupati Buol Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas

-
PALU, MERCUSUAR-Bupati Buol, dr Amirudin Rauf, memangkas biaya perjalanan dinas untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Buol hingga 50 persen. Total anggaran perjalanan dinas sekira Rp30 miliar pada APBD 2013 tersisa Rp16 miliar. Langkah tegas Bupati yang akrab disapa Dokter Rudi itu, dilakukan untuk mengurangi belanja pegawai dan memperbesar belanja modal, yang berkaitan dengan kebutuhan langsung masyarakat. “Kebijakan ini tidak populis untuk pejabat, tapi menguntungkan rakyat. Anggaran Rp14 miliar dari pemangkasan biaya perjalanan dinas akan kami manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan ke kantong produksi. Anggaran itu juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan jembatan di beberapa desa, pengadaan obat dan biaya kesehatan masyarakat,” terang Dokter Rudi, ditemui di kediamannya, kemarin. “Ada SKPD yang mengajukan biaya perjalanan dinas sampai Rp1 miliar. Ini tidak masuk akal. Di Provinsi saja biaya terbesar paling Rp500 juta. Makanya saya batasi untuk SKPD biaya perjalanan dinas maksimal Rp300 juta dalam setahun,” imbuhnya. Langkah lain menekan biaya perjalanan dinas ungkap Dokter Rudi, mulai tahun 2013 akan diberlakukan sistem add cost. Biaya perjalanan dinas harus sesuai kebutuhan. “Ini akan dimulai dari saya dan wakil bupati. Kita gunakan add cost, biaya yang keluar benar-benar sesuai kebutuhan real dan pertanggungjawabannya jelas. Kita perketat perjalanan keluar daerah dan mengoptimalkan perjalanan dalam daerah, ketemu langsung rakyat, menyelami permasalahan daerah dan mencarikan solusinya,” katanya. Selain memangkas biaya perjalanan dinas, Bupati juga meniadakan belanja Kesra untuk tunjangan tambahan guru-guru dan tunjangan daerah (TKD) untuk pejabat. “Guru sudah ada tunjangan, baik sertifikasi maupun non sertifikasi. Jadi kita tiadakan anggaran ini, untuk memperbesar biaya pembangunan,” jelasnya. Langkah lain untuk mengoptimalkan belanja modal, tahun 2013 Pemkab tidak melakukan pengadaan mobil dinas. “Orientasi kita tahun 2013 pembangunan untuk peningkatan produksi masyarakat. Kita genjot pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian dan kelautan perikanan. Biaya kita arahkan kesana. Makanya, tidak ada pengadaan mobil. Saya menggunakan mobil bekas operasional Ketua PKK dan Wakil Bupati menggunakan mobil bekas Sekkab,” paparnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya