Buol Bangkrut, Lakukan Audit Investigatif!

-
PALU, MERCUSUAR-Kas Pemkab Buol kosong, padahal program pembangunan masih harus berjalan. Setidaknya sampai bulan Desember, dimana buka anggaran ditutup. Kekosongan kas menjadi pertanyaan serius anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng asal Buol, Zainal Daud. Menurut Zainal, tidak lazim terjadi kekosongan kas ditengah berjalannya program dan kegiatan. “Ini tentu memprihatinkan kita semua. Bagaimana Pemkab Buol bisa menjalankan program, kalau kas kosong? Saya sarankan Bupati melakukan audit investigatif atau meminta BPK melakukan audit dengan tujuan tertentu, untuk mengetahui kenapa kondisi itu terjadi,” saran Zainal, Minggu (4/11). Jika BPK menemukan penyimpangan pengelolaan keuangan, Bupati harus bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan keuangan daerah. “Aneh kalau kas daerah kosong. Tidak ada daerah yang benar-benar tidak memiliki uang. Untuk itu, hasil audit BPK akan menggambarkan kondisi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di Buol. Jika ada oknum yang terindikasi menyalahgunakan keuangan, Bupati harus tegas,” kata politisi PKB itu. Bupati Buol, Amirudin Rauf yang dihubungi via telpon mengaku telah menetapkan beberapa langkah untuk menindaklanjuti kekosongan kas. Dikatakan Bupati yang akrab disapa Dokter Rudi itu, langkah pertama melakukan rasionalisasi pembiayaan, yang saat ini tengah dibahas dengan DPRD Kabupaten Buol. Langkah berikutnya, melakukan pengendalian belanja yang didasarkan pada skala prioritas dan mengoptimalkan penerimaan daerah. “Salahsatu caranya melakukan penagihan uang Pemkab yang saat ini masuk dalam piutang,” jelasnya. Setelah melakukan opname kas daerah, Bupati Buol Dokter Rudi menyatakan bahwa daerah itu telah bangkrut. Tata kelola keuangan pemerintahan daerah, selama ini amburadul. Dibagian awal Dokter Rudi menyatakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah disalurkan ke daerah itu sekira Rp 12 miliar sedangkan yang terserap baru sekira Rp 6 M lebih, sehinggga ada lebih dari Rp 5 M yang masih harus dipertanggungjawabkan. “DAK kita itu sebesar Rp 40 miliar, dan baru disalurkan Rp12.143.892.000, nah yang sudah diserap Rp6.674.232.938, jadi masih ada lagi Rp5.469.659.000, yang harus dipertanggungjawabkan,“ terang dr Rudi. Dirinya menyatakan, setelah pihaknya melakukan opname kas, dana yang tersisa di kas daerah saat ini per tanggal 30 Oktober 2012, hanya sebesar Rp 7 miliar, dari sini semua mulai terkuak bahwa keuangan daerah tersebut telah kolaps. “Dari opname kas kita, dana yang tinggal di kas kita itu hanya tinggal Rp7. 822. 420.000, sementara hak para guru (sertifikasi dan nonsertifikasi) itu ada Rp5.765.000.145, artinya kalau sertifikasi guru-guru ini kita bayarkan, dana DAK itu berarti sudah terpakai, sudah tidak ada dana DAK itu, kalau dikurangi kurang lebih tinggal Rp2 M. Pertanyaannya bagaimana mempertanggungjawabkan DAK Rp5 M, kalau nanti semua instansi-instansi ini melakukan penagihan, daerah mo ambil uang dari mana,” kata Dokter Rudi. Dirinya menggarisbawahi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buol selama ini, tidak konsisten terhadap sumber pendanaan, sebab pembiayaan sering salah alamat. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya