Biaya RSBI untuk Sekolah Terpencil

-
PALU, MERCUSUAR - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Mustar Labolo, mengatakan anggaran yang selama ini digelontorkan untuk membiayai sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), sebaiknya dialihkan untuk membiayai sekolah-sekolah di daerah terpencil, perbatasan dan pulau terluar. "Kami tidak boleh menutup mata atas sekolah di daerah-daerah terpencil supaya mereka juga bisa menikmati pelayanan pendidikan yang memadai, bukan hanya anak-anak di perkotaan," kata Mustar, Rabu (16/1) ditemui di ruang kerja Fraksi Demokrat. Anggota Komisi IV (kesejahteraan rakyat) itu mengatakan selama ini biaya yang dikucurkan untuk membiayai RSBI cukup banyak sehingga terkesan ada sekolah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. "RSBI Madani saja itu miliaran per tahun, sementara ada sekolah yang mungkin dalam setahun tidak mendapat dukungan anggaran APBD," katanya. Dia mengatakan rasa ketidakadilan tersebut karena RSBI mendapat biaya dari APBN dan APBD, sementara sekolah lain apalagi di daerah terpencil sulit mendapatkan pembiayaan yang lebih. Anehnya kata Mustar, sudah banyak dukungan anggaran malah RSBI tetap memungut biaya dari orang siswa dengan dalih macam-macam atas persetujuan komite sekolah. "Mestinya komite sekolah mengerem adanya pengutan tapi justru ada sekolah yang komite sekolahnya menjadi alat legitimasi untuk memungut biaya," katanya. Mustar berharap agar komite sekolah harus menjadi penengah dan memberikan solusi terbaik kepada sekolah dan orang tua siswa. Mustar Labolo mengatakan dengan dihapuskannya RSBI oleh Mahkamah Konstitusi maka sebaiknya biaya dan pengelolaan sekolah bekas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dikembalikan ke daerah masing-masing. "Seluruh kewenangan bekas RSBI sebaiknya dikembalikan ke daerah masing saja mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas," katanya. "Tetapi pemerintah provinsi juga tidak boleh menutup mata untuk tetap mengalokasikan anggaran untuk membiayai kebutuhan yang mendesak," katanya. Dia mengatakan dirinya lebih condong anggaran yang selama ini dialokasikan untuk RSBI dialihkan ke sekolah-sekolah daerah terpencil agar terjadi pemerataan pembiayaan pendidikan. Khusus untuk RSBI Madani Palu yang selama ini dikendalikan langsung oleh Dinas Pendidikan Sulteng akan dikonsultasikan ke Kementerian Pendidikan. "Kita belum bisa memastikan apakah RSBI Madani itu diserahkan ke Kota Palu atau tetap ditangani Dinas Pendidikan Provinsi," katanya. TMU/ANT

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya