Aset Senilai Rp1,68 Miliar Dikuasai Pegawai

-
PALU, MERCUSUAR-BPK Perwakilan Sulteng menemukan banyak aset daerah yang dikuasai pegawai maupun pensiunan. Hasil pemeriksaan barang investaris daerah yang dilakukan BPK, setidaknya diketahui aset tersebut bernilai Rp1,68 miliar. Aset Pemprov tersebut berupa mobil, motor, notebook, kamera, LCD Proyektor dan Ipad. Modusnya, pegawai yang sudah dimutasi ke satuan kerja lain, tidak mengembalikan barang-barang tersebut dan membawanya ke satuan kerja yang baru. Selain aset tersebut, ada beberapa inventaris yang juga dikuasai pegawai yang tugas belajar dan keluarga pegawai yang telah meninggal. BPK menemukan setidaknya ada 62 unit barang inventaris minimal senilai Rp621,9 juta tidak berada di satuan kerja, karena dibawa pegawai tugas belajar atau keluarga pegawai yang meninggal dunia. Hal tersebut menurut BPK bertentangan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Akibatnya, terjadi potensi kerugian daerah setidaknya pada barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan keluarga pegawai,pensiunan dan pegawai yang tugas belajar sebesar Rp621,9 juta. Diantara temuan BPK lainnya soal aset, penghapusan 508 unit kendaraan dinas operasional tidak sesuai ketentuan. Selain itu BPK juga menemukan pengamanan tanah dan peralatan kantor yang berpotensi merugikan daerah. Temuan lainnya yang tak kalah menarik, penjualan rumah dinas tidak memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga terindikasi merugikan daerah. Ditegaskan Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Irwanto Lubis, Panja akab bekerja secara optimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Kami menyeriusi masalah ini, karena soal aset menjadi temuan BPK setiap tahunnya dalam laporan hasil pemeriksaan. Panja akan mengeluarkan rekomendasi, apapun hasilnya nanti. Termasuk jika ada dugaan pelanggaran hukum dalam pengeloaan aset,” ujarnya. Irwanto atasnama Panja berjanji tidak akan menutup-nutupi proses pembahasan dan rekomendasi yang dikeluarkan Panja. “Kami akan transparan dan mohon bantuan pers untuk mengekspos kerja Panja, termasuk hasilnya. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya