Aset Pemprov Tumpang Tindih

-
PALU, MERCUSUAR-Aset Pemprov Sulteng tumpang tindih kepemilikan dengan Pemkab Donggala dan Pemerintah Pusat. Adanya tumpang tindih kepemilikan, menjadi temuan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Donggala, tanggal 8 Oktober lalu. Tumpang tindih status kepemilikan yang pertama, Pelabuhan Wani. Pelabuhan tersebut masih terdata di sebagai aset Pemprov Sulteng. Pada saat bersamaan Pelabuhan Wani juga tercatat sebagai aset Pemerintah Pusat. “Berdasarkan data aset Pemprov Sulteng, Pelabuhan Wani tercatat dengan luas lahan 900 M2. Disitu juga terdata ada Pos Polisi 30 M2, Pos Jaga 30 M2 dan bangunan gedung 30 M2,” ungkap Rusli, kemarin (10/10/2012). Namun berdasarkan keterangan pegawai Bidang Perhubungan Laut Dishub Kominfo Sulteng, Pelabuhan Wani telah jadi aset Pemerintah Pusat. Malah sejak tahun 1985, Pemerintah Pusat secara rutin menganggarkan pengembangan dan rehabilitasi pembangunan melalui APBN. Temuan lainnya, aset Pemprov berupa tanah dan bangunan penyuluhan pertanian di Desa Simou Kecamatan Labuan. Tanag seluas 40.000 M2 dengan bangunan kantor seluas 96 M2 dan rumah dinas dua unit tipe 36, kepemilikannya tumpang tindih dengan Kantor Penyuluhan Pertanian Kabupaten Donggala. “Di lahan itu tertulis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP-Simou) Kabupaten Donggala. Setelah saya berdialog dengan petugas disitu, dikatakan lahan Donggala 20.000 M2 dan Pemprov 20.000 M2 atau masing-masing 2 Ha,” kata Rusli. Terkait dengan temuan itu, Rusli menyarankan agar Pemprov Sulteng segera melakukan sinkronisasi aset dengan Pemkab Donggala dan Pemerintah Pusat. “Temuan lainnya, aset berupa lahan dan bangunan pabrik sabut kelapa di Desa Wani tidak terawatt dan sebagian lahannya telah ditempati warga sekitar. Lahan di pabrik itu 3 Ha atau 30.000 M2,” paparnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya