Polemik SPPD Deprov, Kelemahan Managemen Kepemimpinan

-
SEJAK akhir tahun 2007, masalah surat perintah perjalanan dinas (SPPD) di DPRD Provinsi (Deprov) menjadi pembicaraan hangat. Terakhir, dalam paripurna istimewa Deprov dengan agenda pelantikan anggota pengganti antar waktu (PAW) Djaindar Sidabutar, Ketua Deprov Murad Nasir, mengingatkan seluruh anggotanya, tidak sekedar mengejar SPPD, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak berhenti sampai disitu, Murad mulai membeberkan adanya beberapa anggota Deprov yang mendapatkan SPPD melebihi ketentuan. Aturan internal Deprov menyatakan, anggota maksimal melakukan perjalan dinas 12 kali, wakil ktua 14 kali dan ketua 16 kali. Ketentuan tersebut mulai dilanggar, karena ketua dan dua wakil ketua memiliki kewenangan menandatangain SPPD yang diajukan anggota Deprov. KELEMAHAN KOORDINASI Pernyataan Murad tentang SPPD, sebenarnya membuka borok Deprov secara kelambagaan ke publik Sulteng. Bak pepatah lama, menepuk air di dulang terpecik ke muka, banyaknya anggota yang mendapat SPPD diluar ketentuan, merupakan kegagalan managemen kepemimpinan di Deprov. Dalam hal ini, koordinasi antar unsur pimpinan lemah. Semestinya, ketua dan wakil ketua memiliki data anggota Deprov beserta jumlah SPPD yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, akan terpantau SPPD yang telah dikeluarkan untuk masing-masing anggota Deprov. Selaku anggota Deprov yang dipercayakan memegang posisi ketua, tidak seharusnya Murad berlepas tangan, dengan menyatakan hanya menandatangani sekian SPPD, sisanya ditandatangani dua wakil ketua, yakni Helmy D Yambas dan Haelani Umar. Selaku ketua, ia memiliki tugas koordinasi antar unsur pimpinan dan alat kelengkapan yang ada. Koordinasi tersebut, salah satu diantaranya, dalam urusan SPPD. Demikian halnya dengan Helmy dan Haelani, juga patut melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ketua, sebelum menandatangani SPPD. Jika koordinasi dan komunikasi kurang berjalan, paling tidak unsur pimpinan memiliki daftar chek list untuk permohonan SPPD bagi seluruh anggota Deprov. Ini lebih memudahkan melakukan kontrol, terhadap pengusulan SPPD. Kelemahan koordinasi di Deprov, sebenarnya bukan hanya pada masalah SPPD. Terlihat sering kali sidang paripurna tidak kuorum, karena beberapa anggota Deprov melaksanakan tugas luar kantor, baik kunjungan dalam daerah maupun luar daerah. Dengan kondisi seperti itu, tak jarang paripurna diskorsing atau bahkan ditunda dalam jangka waktu tertentu. Bahkan dalam satu kesempatan, ketua Deprov memulai sidang dengan pernyataan, “Sebagian anggota tidak ditahu dimana rimbanya”. Jika koordinasi berjalan dengan baik, maka paripurna tidak akan kosong dari anggota. Pasalnya, jadwal prsidangan telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah (Panmus), jauh hari. Sementara pada saat bersamaan, dikeluarkan SPPD bagi anggota Deprov untuk bertugas di luar kantor. Dalam kasus ini, siapa yang bertanggung jawab dan patut disalahkan? MEMAHAMI SPPD SPPD sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem birokrasi Indonesia. Bahkan swasta juga melakukan hal yang sama, untuk menguatkan dasar penugasan bagi karyawan. Dalam konteks menjalankan tugas dan dan fungsi yang melekat pada anggota Deprov, SPPD juga merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban secara adminstratif, atas kerja yang dilakukan. Namun, demikian, tidak semua tugas yang dijalankan anggota Deprov, diharuskan menggunakan SPPD. SPPD diperlukan untuk tugas diluar kantor, yang memakan ruang dan rentang waktu yang agak panjang. Ironis memang pernyataan ketua Deprov, jika untuk memantau pasar saja seoorang anggota Deprov memerlukan SPPD. Jika hal itu benar, maka rakyat Sulteng perlu mempertanyakan pengabdian dan sikap kenegarawanan anggota Deprov yang dimaksud. Dalam polemik pro dan kontra persoalan SPPD, seluruh anggota Deprov harus berani melakukan otokritik, untuk apa sebenarnya menjadi anggota legislatif. Benarkah semua tugas harus dikaitkan dengan SPPD? Anggota Deprov juga harus jujur pada diri sendiri, kalau SPPD sering diharapkan sebagai tambahan penghasilan diluar uang representasi, biaya komunikasi intensif dan tunjanga-tunjangan serta fasilitas yang telah diterima. Demikian halnya dengan unsur pimpinan Deprov, hendaknya berani menilai diri sendiri dan lantang berteriak di depan cermin kebenaran, masih banyak yang harus dibenahi dalam managemen kepemimpinan.*** (Diterbitkan Mercusuar Edisi 11 Maret 2008)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya