Perbaikan Jalan, Diperlukaan Koordinasi Lintas Instansi

-
PALU, MERCUSUAR-Hampir tiap tahun saat musim hujan tiba, beberapa ruas jalan di Sulteng longsor. Akibatnya jalan tertutup dan transportasi antar daerah terputus. Kondisi itu menurut anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Sony Tandra, harus dicermati pemerintah dan dicarikan solusinya. Menurut Sony, kerusakan jalan akibat longsor atau banjir tidak semata-mata dibebankan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Perlu koordinasi dan penanganan lintas instansi teknis. “Longsor atau banjir sering diakibatkan penggundulan hutan di area sekitar jalan atau bagian hulu sungai. Akibat penggundulan, saat hujan turun tanah erosi karena tidak ada akar pohon yang mampu menahan resapan air,” kata Sony, kemarin (12/9). Olehnya beberapa instansi teknis seperti Dinas Kehutan perlu dilibatkan. “Jalan akan terus rusak diterjang banjir atau longsor, jika hutan rusak. Begitu juga penebangan di sepadan sungai di bagian hulu,” tambahnya. Untuk penanganan jangka pendek lanjut Sony, mengatur kemiringan tebing dalam setiap proyek pembuatan atau peningkatan jalan di area pegunungan atau perbukitan. “Jangka pendek, kemiringan cuttingan diatur. Karena anggaran kecil, biasanya pelaksana proyek menggunakan kemiringan tebing 80-90 derajat. Kemiringan seperti itu mudah longsor. Langkah kedua, harus ada pengerasan tebing. Cara lain, bisa dilakukan dengan membuat terowongan untuk daerah perbukitan Tapi ini agak mahal. Namun jika dibandingkan anggaran yang keluar setiap tahun untuk perbaikan, cara ini lebih efesien dan murah,” katanya. Untuk jangka menengah dan panjang dilakukan penghijauan kembali, untuk daerah-daerah yang telah gundul. “Ini perlu melibatkan instansi lain. Pemerintah juga harus tegas melarang penggundulan baik untuk lading, kebun atau permukiman pada titik-titik yang rawan longsor atau terkena banjir. Jangan lagi ada penebangan disana,” tekannya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk kucuran anggaran infrastruktur jalan yang ada di Sulteng. “Untuk jalan Negara secara teknis bagus, yang banyak bermasalah saat ini jalan provinsi dan kabupaten. Problemnya anggaran kita kecil. Lobi anggaran ke pusat sudah, tapi berapa anggaran turun? Apalagi saat ini anggaran melalui dana alokasi khusus (DAK) di sebagaian besar Indonesia bermasalah. Ini juga menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Ini butuh kerja keras semua pihak, khususnya wakil Sulteng di DPR RI. Kita punya dua wakil di Komisi V yang membidangi infrastruktur. Menurut saya, keberadaan dua wakil Sulteng disana, seharusnya membuat Sulteng tidak terlalu sulit memperjuangkan atau melobi anggaran infrastruktur jalan,” ujarnya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya