Penyertaan Modal, Gubernur Usulkan Rp193 M

-
PALU, MERCUSUAR-Gubernur Longki Djanggola mengusulkan anggaran penyertaan modal untuk PT Bank Sulteng, Perusahaan Daerah (PD) Sulteng dan PT Asuransi Bangun Askrida senilai Rp193 miliar kurun 2013-2016. Usulan itu satu paket dalam Raperda Penyertaan Modal untuk BUMD/Swasta. Diungkapkan Ketua Pansus Penyertaan Modal, Suprapto Dg Situru, anggaran sebesar itu diantaranya untuk PT Bank Sulteng tahun 2013-2016 masing-masing Rp27,4 miliar, Rp36,5 miliar, Rp54,8 miliar dan Rp63,9 miliar. Sementara untuk PD Sulteng pada tahun 2013 diusulkan Rp2,2 miliar, tahun 2014 Rp2,4 miliar, tahun 2015 Rp2,6 miliar dan pada tahun 2016 diusulkan Rp2,8 miliar. “Selebihnya anggaran untuk penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida,” tutur Prapto, kemarin (21/9/2012). Dikatakan Prapto, Pansus akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk pendalaman usulan tersebut. “Biasanya penyertaan modal dibuatkan Perdanya tiap tahun. Ini usulannya langsung empat tahun, bisa atau tidak secara hukum, kami akan konsultasikan ke kementerian,” papar politisi PAN itu. Diungkapkan Prapto, khusus PT Bank Sulteng perlu suntikan permodalan untuk mengejar target akumulasi modal Rp1 triliun yang ditetapkan peraturan perbankan. “Dengan tambahan modal dan akumulasi keuntungan, diperkirakan bisa kejar Rp1 triliun. Tentu saja penyertaan modal diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata Prapto. Pansus lanjut Prapto, menegaskan pada kedua BUMD tersebut untuk mengimbangi usulan penyertaan modal dengan peningkatan kinerja dan perbaikan manajerial perusahaan. “PD Sulteng benar-benar harus dibenahi sebagai sebuah perusahaan, karena sudah tidak beroperasi sebagaimana seharusnya perusahaan. PT Bank Sulteng kita tekankan pada Gubernur untuk melakukan fit and propertest setiap mengangkat direksi atau komisaris,” katanya. Di tempat yang sama, anggota Pansus Erwin Burase mengatakan berdasarkan Permendagri 37 tahun 2012, penyertaan modal tidak perlu dibuatkan Perda jika besarannya sama dengan tahun sebelumnya. Perda dibutuhkan jika penyertaan modal bertambah dari tahun sebelumnya. “Semangat Permendagri jelas, Perda Penyertaan Modal dibuat tiap tahun, bukan sekali empat tahun. Permasalahan akan muncul jika Perda disahkan, pada suatu saat dewan tidak menyetujui anggaran penyertaan modal karena BUMD bermasalah. Contoh kasus seperti PD Sulteng, tahun 2011 tidak diberikan penyertaan modal, karena manajemenya dinilai bermasalah,” kata Erwin. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya