Penyelesaian Konflik di Sulteng Parsial

-
PALU, MERCUSUAR-Metode penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat yang dilakukan Pemprov Sulteng dan Pemkab Sigi bersifat parsial. Penyelesaian tidak menyentuh akar permasalahan yang ada. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Ridwan Yalijama. “Pola yang diterapkan pemerintah tidak menuntaskan masalah. Perdamaian hanya melibatkan tokoh atau perangkat pemerintahan dimana masyarakat konflik. Mestinya yang konflik secara langsung yang didamaikan. Saya biasa dengar dari masyarakat mengatakan, komiu yang berdamai, kitorang tidak. Nah, ini pada akhirnya menjadi permasalahan laten, yang sewaktu-waktu bisa konflik lagi. Apalagi pemerintah sering menganggap konflik selesai setelah dilakukan pertemuan,” kata Ridwan, kemarin. Kesalahan lainnya, konflik selalu diselesaikan di luar daerah kelompok yang bertikai. Menurut Ridwan, perdamaian atau rujuk antar kelompok dilakukan di daerah, dimana konflik terjadi. “Misal konflik kelompok masyarakat Gumbasa dan Dolo Selatan, dipertemukan di Biromaru. Banyak diantara orang-orang yang terlibat konflik akhirnya tidak ikut pertemuan damai yang dilakukan di luar daerah,” katanya. Ridwan menyarankan pada pemerintah agar membentuk tim khusus rekonsiliasi konflik. Tim ini yang akan bekerja dan turun melakukan perdamaian, jika terjadi konflik. “Sudah beberapa tahun ini, konflik terulang dan terulang. Perlu dibuat tim yang terdiri dari pemerintah, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan unsur masyarakat lainnya. Tim ini yang turun langsung ke masyarakat menyelesaikan konflik dan sekaligus memupuk perdamaian. Konflik tidak akan selesai tanpa usaha bersama,” sarannya. Selain membentuk tim rekonsiliasi, pemerintah juga perlu menjawab akar permasalahan konflik dengan program nyata dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. “Pemberantasan Miras mesti dilakukan. Selanjutnya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM dan program lain yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja,” ujar politisi Partai Golkar asal Sigi itu. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya