Pemekaran SKPD, Disesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah

-
PALU, MERCUSUAR-Usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulteng, yang disampaikan Gubernur Longki Djanggola, mulai dibahas DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Dalam pembahasan Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Lembaga Lain yang dilakukan Pansus II, anggota Pansus Zainal Abidin Ishak meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Apalagi kata Zainal, banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan dimekarkan berstatus eselon II. “Perlu kajian sedemikian rupa, karena tahun 2013 akan mempengaruhi struktur anggaran. Olehnya saya minta dihitung berapa anggaran yang harus disediakan untuk SKPD yang baru dimekarkan,” katanya, Kamis (20/9/2012). Dengan pemekaran SKPD eselon II lanjut Zainal, beban APBD kedepan semakin besar. Beban itu sebagian besar akan untuk pos operasional SKPD bersangkutan. “Olehnya juga perlu kajian, untuk SKPD yang beban kerjanya tidak memungkinkan untuk eselon II, sebaiknya diturunkan jadi kantor atau bidang. Contohnya Dinas Pemuda Olahraga, sebaiknya jadi kantor atau bidang yang melekat di Dinas Pendidikan,” saran Zainal. Terpisah, Ketua Pansus I lainnya Yus Mangun yang membahas perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulteng mengatakan, pemekaran SKPD memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya kata Yus Mangun, pemekaran memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sisi negatifnya, pemekaran akan membuat anggaran membengkak dan menyerap banyak personil. Pada satu sisi, Yus menilai jumlah PNS dan honorer di Sulteng telah over. “Perlu ditimbang dengan baik untuk pemekaran SKPD. Ini beda kalau hanya pemekaran struktur dalam SKPD. Ini posisinya dilematis, apakah menambah PNS atau menyerap yang sudah ada. Demikian juga dengan anggaran. Tidak mungkin kepala SKPD dan kepala bidangnya tidak diberikan kendaraan dinas, padahal anggaran tidak ada. Soal anggaran ini yang sulit, belum kantornya dan lain-lain. Jika pemekaran berharap kucuran keuangan dari kementerian, belum tentu ada,” kata Yus. Di antara instansi yang dinaikkan statusnya menjadi eselon II adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sebelumnya kantor menjadi Badan Satpol PP dan Linmas. Selain itu, Gubernur juga mengusulkan perubahan Biro Pemerintahan menjadi Biro Pemerintahan dan Biro Otonomi Daerah. Biro Pemerintahan akan menangani permasalahan pemerintahan secara umum, sedang Biro Otonomi Daerah akan menangani pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan urusan kabupaten/kota. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang dimekarkan adalah Dishub dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dishub tetap berdiri sebagaimana semula dan Kominfo yang selama ini melekat di Dishub akan berdiri sebagai Badan Kominfo. SKPD yang juga diusulkan mekar adalah Dinas PU. Dinas ini mekar menjadi Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Permukiman dan Tata Ruang. “Selain itu ada juga yang dimerger dan dihapuskan. Lakhar Badan Narkotika Provinsi karena sudah menjadi lembaga vertikal diusulkan untuk dihapus,” kata Gubernur di hadapan paripurna DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, kemarin (19/9/2012). Selain penghapusan dan pemekaran lanjut Gubernur, ada beberapa SKPD yang diubah nomenklaturnya. “Kesbang Linmas menjadi Kesbang dan Politik Daerah, Dinas Pendidikan Daerah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Budaya dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” papar Gubernur. Revisi terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulteng terang Gubernur, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi. Restrukturisasi SKPD yang ada juga merupakan upaya menjalankan otonomi daerah dalam kerangka NKRI, guna memaksimalkan pelayanan publik. “Perlu efesiensi dan efektifitas organisasi untuk pelayanan publik, untuk mewujudkan Negara kesejahteraan. Ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada,” pinta Gubernur. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya