Normalisasi Sungai Suluri Dikeluhkan

-
PALU, MERCUSUAR-Normalisasi Sungai Suluri di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dikeluhkan warga. Pasalnya normalisasi tidak sampai pembuatan tembok penahan tebing sungai. Normalisasi hanya dilakukan dengan membuat chekdam dan menumpuk material berupa tanah dan Sirtu yang diambil dari dalam sungai sebagai tanggul. Keluhan masyarakat tersebut disampaikan oleh perwakilan warga pada anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Dapil Donggala-Sigi, Rusli Dg Palabbi, akhir pekan kemarin. Dihadapan Rusli, perwakilan tersebut meminta agar diteruskan ke pemerintah, kekhawatiran masyarakat banjir akan melanda kembali jika musim hujan. Masyarakat mengkhawatirkan, tanpa tembok penahan tebing, tanggul yang dibuat tersebut akan mudah longsor dan tidak mampu menahan banjir yang sewaktu-waktu datang. Malah perwakilan tersebut menyampaikan ancaman, jika proyek tersebut dilanjutkan, masyarakat akan membongkar paksa cheldam yang ada. Di depan perwakilan masyarakat, Rusli meminta masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri dan akan mengomunikasikan permasalahan tersebut dengan Komisi III Deprov. “Saya akan sampaikan ini ke Komisi III untuk selanjutnya Komisi III yang akan mengomunikasikan dengan Dinas PU. Instansi ini merupakan mitra Komisi III, sedang saya ada di Komisi I. Saya harap masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri. Semoga aspirasi ini mendapat perhatian PU dan ditindaklanjuti,” kata Rusli. Dikatakan Rusli, perlu dilihat dokumen proyek untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sesuai peraturan atau sebaliknya. “Kita tidak tahu dokumennya. Apa memang sudah seperti itu atau tidak. Jika dokumen menyatakan hanya seperti itu pekerjaan, kita tidak bisa menilai itu keliru. Tapi jika tidak sesuai, saya kira perlu disikapi PU,” jelasnya.TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya