Gubernur Disarankan Rekrut Pejabat Muda Profesional

-
PALU, MERCUSUAR-Rencana Gubernur Longki Djanggola melakukan mutasi jabatan eselon di lingkup Pemprov Sulteng mendapat tanggapan kalangan legislatif. Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat, secara tegas menyatakan penempatan pejabat merupakan hak dan kewenangan Gubernur. Namun demikian, ia menyarankan hendaknya Gubernur tetap mematuhi rambu-rambu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian. “Pejabat yang memasuki masa pensiun hendaknya tidak diperpanjang masa pengabdiannya. Saran saya, Gubernur menggunakan pejabat muda profesional dengan kompetensi keilmuan sesuai bidang kerja yang akan ditempatinya,” ujar Nawawi, kemarin (5/9/2012). Untuk itu lanjut Nawawi, Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) harus ditempatkan sebagaimana mestinya. “Masukan dari Baperjakat sangat penting untuk penempatan pejabat. Dengan Baperjakat bekerja optimal, tidak ada penempatan pejabat karena balas jasa tim sukses , kedekatan dan kekeluargaan,” sambungnya. Dikatakan politisi Partai Demokrat itu, reformasi birokrasi merupakan salahsatu prioritas program Longki Djanggola-Sudarto. Menurutnya, program tersebut hanya bersifat kamuflase, jika Baperjakat tidak difungsikan dan masa usia pensiun diperpanjang. “Banyak Negara dan daerah mempercepat usia pensiun. Itu dilakukan dengan sandaran pemikiran, salahsatunya agar regenerasi dan restrukturisasi birokrasi berjalan baik. Perpanjangan masa pensiun menghambat karir birokrat muda,” tegasnya. Hampir sama dengan Nawawi, Ketua Komisi I Yahya R Kibi mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung kebijakan Gubernur untuk tidak memperpanjang masa jabatan birokrat yang memasuki usia pensiun. “Dari segi usia, mereka akan terkendala fisik dan psikis dalam melaksanakan kerjanya. Kekuatan fisik dan pemikiran yang bagus akan membantu pencapaian visi dan misi Gubernur melalui SKPD yang akan dipimpinnya,” katanya. Olehnya menurut Yahya, Gubernur diharapkan memberikan kesempatan pada birokrat muda potensial dan memiliki visi-misi dalam menjalankan tugasnya. “Pejabat yang diangkat benar-benar mumpuni dalam bidangnya secara keilmuan, memiliki integritas atau moral yang terpercaya atau baik, amanah dan memiliki kepedulian untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” saran Politisi PAN itu. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya