Anggaran Tanggap Darurat Rp6,7 Miliar

-
PALU, MERCUSUAR-Anggaran tanggap darurat Sulteng untuk Perubahan APBD 2012 mencapai Rp6,7 miliar. Anggaran tersebut lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang berkisar Rp5 miliar, namun tidak bertambah jika dibandingkan APBD 2012. “Dengan kondisi Sulteng yang rawan bencana, mestinya anggaran tanggap darurat bisa dinaikkan,” kata anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi, kemarin (2/8/2012). Di Sulteng ujar Rusli, saban tahun terjadi bencana seperti banjir, longsor dan gempa. Olehnya anggaran tanggap darurat untuk menghadapi bencana harus seimbang dengan seringnya bencana terjadi. “Bukan kita ingin bencana terus terjadi, tapi bencana seperti banjir, longsor dan gempa faktanya terjadi tiap tahun. Kita tidak tahu kapan bencana terjadi. Kita juga tidak tahu besar dan kecilnya bencana, olehnya tidak keliru jika anggaran tanggap darurat dinaikkan. Jika anggaran tidak terpakai karena tidak ada bencana, tentu kita bersyukur dan anggarannya tetap di kas daerah,” sarannya. Penaikkan anggaran tanggap darurat lanjut Rusli, untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, namun anggaran tidak memadai. “Seperti saat ini misalnya, gempa di Kabupaten Sigi, banjir di Kabupaten Parmout. Untuk menangani bencana di kedua daerah butuh anggaran besar. Semoga saja tidak terjadi bencana di tempat lain,” katanya. Selain meminta anggaran tanggap darurat dinaikkan, Rusli juga menyarankan agar penanganan pasca bencana bisa dilaksanakan dengan cepat. “Parigi, Kulawi dan Lindu sempt terisolir. Dampaknya menurunnya nilai ekonomi masyarakat. Rehabilitasi atau penanganan pasca bencana perlu dipercepat. Jangan sampai dua tahun baru dilakukan penanganan, seperti banjir Walatana Kabupaten Sigi dua tahun silam, kini baru dinormalisasi sungainya,” contoh Rusli. Rusli menyadari keterbatasan anggaran di daerah untuk rehabilitasi secara menyeluruh. Olehnya ia mengusulkan, agar dilakukan lobi anggaran dengan cepat ke Pemerintah Pusat untuk membantu rehabilitasi atau penanaganan pasca bencana yang terjadi di Sulteng. “Saya kira dewan siap bersinergi untuk sama-sama melobi anggaran ke pusat,” katanya. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya